1. Ketergantungan pada donatur besar, akibatnya rawan konflik kepentingan.
2. Korupsi politik, akibatnya penggunaan dana gelap untuk pembiayaan pemilu.
3. Krisis kepercayaan publik, akibatnya rakyat makin apatis terhadap partai.
Belajar dari Negara Lain
Jerman: Negara memberikan subsidi besar kepada partai, tetapi dengan syarat ketat: laporan keuangan harus diaudit dan dipublikasikan secara rinci. Hasil audit diumumkan terbuka sehingga publik tahu dari mana uang partai berasal.
Korea Selatan: Undang-undang mengatur bahwa laporan keuangan partai harus dipublikasikan secara rutin, sementara sumbangan individu dan perusahaan dibatasi jumlahnya. Dengan begitu, pengaruh oligarki bisa ditekan.
Dua contoh ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan partai bukan hanya mimpi, Â namun merupakan hal nyata yang bisa diterapkan.
Apa yang Bisa Dilakukan ?
Publikasi laporan keuangan partai sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu singkat dengan tiga langkah sederhana
1. Melalui surat edaran bersama, dari Kemenkumham, KPU, dan BPK untuk mewajibkan laporan interim tahun ini.
2. Format laporan standar, agar semua partai menyajikan data keuangan dengan cara yang sama.
