Hal positif dari artikel:
1. Menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya urusan pemilu, tetapi juga ruang komunikasi dan kepercayaan.
2. Mengaitkan pengalaman Nepal dengan pelajaran yang relevan bagi negara lain, termasuk Indonesia.
3. Memberi peringatan tentang bahaya represi terselubung lewat pembatasan media sosial.
Catatan kritis:
1. Kurang data konkret, misalnya detail jumlah korban, platform apa yang dilarang, dan tanggapan resmi pemerintah.
2. Penjelasan mengenai akar masalah di Nepal masih umum, tanpa contoh nyata dari kasus di lapangan.
3. Cenderung memandang semua tindakan pembatasan sebagai represi, padahal ada sisi lain berupa alasan keamanan yang seharusnya juga dipertimbangkan.
OPINI PRIBADI
Saya sependapat bahwa pemerintah harus membuka ruang dialog, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Ketika akses kritik dibatasi, ketidakpuasan masyarakat bisa berujung pada konflik. Di sisi lain, pembatasan mungkin diperlukan dalam kasus tertentu, misalnya untuk menangkal hoaks, tetapi harus dilakukan secara transparan, legal, proporsional, serta memiliki batas waktu yang jelas.
Bagi Indonesia, pengalaman Nepal bisa menjadi pelajaran. Demokrasi akan rapuh bila negara hanya mengedepankan prosedur formal tanpa menjaga kepercayaan publik dan kebebasan berekspresi.
KESIMPULAN
Artikel ini memberi pengingat bahwa demokrasi sejati lahir dari keterbukaan, komunikasi, dan penghormatan pada kritik rakyat. Namun agar lebih kuat, sebaiknya tulisan didukung data nyata serta menimbang keseimbangan antara kebebasan dan keamanan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
