Di Balik Angka-Angka Kemiskinan Bank Dunia & BPS; Ketika Statistik Tak Mampu Menyembunyikan Kenyataan

Di trotoar kota, seorang bapak tua duduk bersandar pada dinding ruko yang tutup. Di hadapannya, mangkuk plastik tergeletak kosong. Ia bukan pengemis, katanya. Ia hanya menunggu keberuntungan lewat. Tapi dari cara pandangnya, kita tahu: ia sedang menunggu harapan.

Barangkali bapak itu tak pernah tahu bahwa menurut data BPS, jumlah orang miskin di Indonesia "hanya" 9,36% pada Maret 2024. 

Barangkali ia pun tak paham bahwa Bank Dunia menyebutkan 60,3% penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi rentan miskin. Yang pasti, ia hidup dalam ketidakpastian.

Dua Angka, Dua Realita

Baca juga: Gelombang PHK yang Mengguncang; Mencegah Badai Sebelum Terlambat

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memiliki dua versi tentang siapa yang disebut miskin. BPS menggunakan garis kemiskinan yang berbasis pada kebutuhan minimum kalori (2.100 kkal per hari) dan pengeluaran non-makanan pokok, yang dihitung sekitar Rp550 ribu per bulan per kapita (2024).

Di sisi lain, World Bank memakai pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) --- ukuran kemiskinan internasional berdasarkan kemampuan daya beli. Ambang batasnya:

• US$ 2,15 per hari untuk ekstrem miskin,
• US$ 3,65 dan US$ 6,85 per hari untuk kategori menengah bawah dan rentan.

Dengan konversi dan penyesuaian biaya hidup, World Bank menyebut sekitar 60% warga Indonesia berada dalam kondisi "rentan miskin" --- artinya, mereka bisa jatuh miskin sewaktu-waktu hanya karena satu kejadian: PHK, sakit, harga naik, atau gagal panen.

Apa Dampaknya? Bukan Sekadar Angka Kosong

Baca juga: Membaca Ulang Sinyal Pelemahan Ekonomi dan Alarm Sosial dengan Pertumbuhan di Bawah 5%

Perbedaan ini bukan sekadar selisih metode. Ia menciptakan jurang persepsi yang bisa mengaburkan realitas dan memengaruhi kebijakan:

1. Baca juga: Realita Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5 persen dan Alarm #IndonesiaGelap

   Kebijakan Berbasis Data yang Terbatas
   Jika kita percaya angka BPS yang menyebut hanya 26,2 juta orang miskin, maka program bansos bisa saja dikurangi. Tapi kalau kita merujuk World Bank, berarti sekitar 160 juta rakyat Indonesia masih berada di ambang kemiskinan. Itu bukan jumlah yang bisa diabaikan.

2. Rakyat Sulit Percaya Angka Resmi
   Ketika harga beras melonjak, tarif listrik naik, dan lapangan kerja makin sempit, masyarakat bertanya: "Katanya ekonomi membaik? Kok hidup makin susah?"

3.