Tagar #KaburAjaDulu telah menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tagar ini mencerminkan kekecewaan dan frustrasi sejumlah warga, terutama generasi muda, terhadap situasi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia.
Fenomena ini juga terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan refleksi dari situasi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di dalam negeri.
Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini cerminan krisis patriotisme atau justru realitas pahit yang mendorong masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih layak?
Latar Belakang Munculnya #KaburAjaDulu
Tagar #KaburAjaDulu mulai muncul di platform X (sebelumnya Twitter) sejak Desember 2024. Awalnya, tagar ini digunakan sebagai forum diskusi konstruktif di mana pengguna berbagi informasi tentang peluang kerja di luar negeri, beasiswa, dan tantangan adaptasi budaya di negara lain.
Namun, seiring waktu, tagar ini bertransformasi menjadi wadah ekspresi kekecewaan kolektif terhadap berbagai permasalahan domestik, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, beban pajak yang memberatkan, minimnya lapangan kerja, maraknya korupsi, rendahnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya angka kriminalitas.
Tren #KaburAjaDulu juga mencerminkan fenomena "brain drain," di mana talenta-talenta terampil Indonesia memilih untuk pindah ke negara lain demi mendapatkan standar hidup, pendidikan, dan jenjang karier yang lebih baik.
Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan bahwa 7,47 juta penduduk usia produktif masih menganggur, sementara rata-rata gaji pekerja hanya sekitar Rp3,27 juta, yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini mendorong para profesional muda untuk mencari peluang di luar negeri. (Sumber: Tirto.id)Â
Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Subianto
Salah satu pemicu utama ramainya tagar #KaburAjaDulu adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mengumumkan pemotongan anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah (sekitar $18,8 miliar) pada tahun 2025, yang mencakup pengurangan signifikan dalam berbagai pos pengeluaran, seperti perjalanan dinas, penggunaan alat tulis kantor, dan operasional lainnya. (Sumber: Financial Time, 11 Februari 2025)Â
Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan dana bagi program-program prioritas, termasuk program makan gratis bagi lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil, yang diperkirakan memerlukan anggaran sebesar $28 miliar per tahun.