100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyajikan berbagai kebijakan yang menarik, kontroversial, dan sekaligus penuh tantangan.
Di balik langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat ketahanan negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terdapat dinamika yang tidak bisa diabaikan.
Kebijakan pagar laut, program makan bergizi gratis, hingga perubahan dalam diplomasi internasional, menjadi sorotan utama. Namun, seperti halnya dalam setiap perubahan besar, ada sejumlah kontroversi, ketidakpastian, dan pertanyaan yang harus dijawab.
Pembongkaran Pagar Laut: Proyek Ambisius dari Masa Pemerintahan Sebelumnya yang Menjadi Sorotan
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian besar dalam 100 hari pertama adalah pembongkaran proyek pagar laut yang "katanya" direncanakan untuk melindungi pesisir Indonesia dari ancaman abrasi dan bencana alam. Dibangun di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, pagar bambu sepanjang 30,16 km bertujuan "katanya" untuk memperkuat ketahanan pesisir Indonesia.
Namun demikian, kebijakan ini tak luput dari kontroversi. Aktivis lingkungan dan nelayan pesisir mengkritik proyek ini karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut yang rapuh dan mengganggu kehidupan nelayan lokal.
Pembongkaran pagar laut pada Januari 2025, yang dipimpin oleh TNI AL, mencerminkan kepedulian Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat yang merasakan dampak langsung kebijakan tersebut serta tangan yang belum terungkap (invisible hand).
Penting untuk menilai lebih lanjut: apakah pagar laut ini merupakan solusi yang benar-benar efektif, atau justru menambah masalah bagi masyarakat pesisir?
Keputusan pembongkaran yang melibatkan TNI AL dan warga setempat menjadi simbol ketegangan ini, di mana pemerintah harus menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemeliharaan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Makan Bergizi Gratis: Euforia yang Terhambat oleh Realitas
Program makan bergizi gratis adalah janji utama yang menyentuh banyak kalangan, terutama bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun, meskipun euforia muncul di awal program, tantangan besar dalam implementasi mulai terlihat.
Kekurangan pasokan dan distribusi yang tidak merata menjadi isu utama yang dihadapi. Banyak daerah yang masih menunggu kepastian terkait kelancaran program ini, sementara kualitas makanan yang disalurkan pun tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat.
Program makan bergizi ini harus dilihat dari dua sisi: sebagai upaya penting untuk mengatasi masalah gizi buruk, namun juga sebagai tantangan besar dalam hal logistik dan koordinasi pemerintah. Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan distribusi menjadi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
