Mohon tunggu...
Yovinus
Yovinus Mohon Tunggu... laki-laki

Hidup itu begitu indah, jadi jangan disia-siakan. Karena kehidupan adalah anugerah Tuhan yang paling sempurna bagi ciptaanNya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Gaji DPR RI dan Guru Honorer

20 Agustus 2025   05:24 Diperbarui: 20 Agustus 2025   10:37 256
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bila kita bandingkan, perbedaan antara gaji DPR beserta segala fasilitasnya dan guru honorer bagaikan langit dan bumi. Seorang anggota DPR bisa membawa pulang ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulan, sementara seorang guru honorer kadang hanya cukup untuk ongkos transportasi dan makan seadanya.

Pertanyaannya, siapa yang lebih langsung memengaruhi masa depan bangsa? Guru adalah ujung tombak pendidikan, mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Tanpa guru yang berkualitas, mustahil Indonesia bisa maju. Mustahil ada para pejabat, mustahil ada para meneteri, mustahil ada anggota DPR RI, mustahil ada presiden.

Sementara DPR, meski memiliki peran penting dalam menyusun regulasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, kontribusinya seringkali tidak terasa langsung oleh rakyat kecil.

Perbedaan penghargaan inilah yang memunculkan rasa ketidakadilan sosial.

Sudut Pandang Netral

Meski begitu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan DPR. Tanggung jawab politik memang besar, dan dalam banyak hal, mereka juga bekerja keras di balik layar. Membuat undang-undang, membahas anggaran, dan melakukan diplomasi politik tidaklah mudah.

Juga yang sering tidak di sadari orang, antara pekerja keras dengan pekerja kebijakan, tidak bisa di samakan. Analoginya, seorang manager dengan tuang poikul tidak bisa disamakan.

Namun dalam mhal DPR dan Guru, analogi ini tidak juga seratus persen benar. Karena terkadang seorang gjuru itu rata-rata sarjana, yang artinya seorang intelektual, sementara angga DPR RI bahkan ada yang dari preman yang SD saja secara resmi tidak tamat, tetapi bisa duduk karena sesuatu hal yang rumit dipikirkan.

Namun, yang perlu dipikirkan adalah keseimbangan penghargaan. Guru honorer seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Tidak adil bila penghasil masa depan bangsa hidup dalam kesulitan, sementara wakil rakyat menikmati kesejahteraan berlimpah.

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi bagi guru honorer. Namun, implementasinya masih terbatas, dan banyak guru yang belum terakomodasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun