Mohon tunggu...
Maskur Abdullah
Maskur Abdullah Mohon Tunggu...

Jurnalis dan trainer, tinggal di Medan.

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

"Sindrom Kepiting" dan Politisasi BPKS Sabang

12 Januari 2019   06:40 Diperbarui: 12 Januari 2019   07:57 0 2 2 Mohon Tunggu...
"Sindrom Kepiting" dan Politisasi BPKS Sabang
Sabang, kota wisata di Provinsi Aceh, yang sudah cukup dikenal. (Foto: Al-Farizi)


Beberapa hari terakhir, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), menjadi isu yang "seksi" dan mengemuka di Provinsi Aceh. Santer dibicarakan publik, yaitu tentang upaya melengserkan Dr.Sayid Fadhil dari jabatan Kepala BPKS Sabang, menyusul kritikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terhadap orang nomor satu di manajemen BPKS tersebut.

Bahkan Rabu (9/1/2019), Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dilaporkan telah mengundang dan mengadakan rapat dengan anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk membicarakan perihal kinerja manajemen BPKS.

"Kami belum berbicara ke arah pergantian, karena masih ada rapat selanjutnya," kata Wali Kota Sabang, Nazaruddin, yang duduk di DKS. Laporan lain menyebutkan, rapat membahas kinerja dan rencana pergantian Kepala BPKS Sabang itu, hanya berlangsung tak lebih 15 menit.

Informasi terbaru, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dilaporkan telah mengirim surat ke DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dua minggu sebelumnya, yaitu pada 19 Desember 2018 untuk meminta pertimbangan pergantian Sayed Fadhil sebagai Kepala BPKS. 

Surat Plt Gubernur itu menurut sumber, sudah dibalas DPRA pada 26 Desember 2018. Dalam surat yang diteken Ketua DPRA, Sulaiman itu, disebutkan bahwa legislatif tidak keberatan. DPRA dapat mempertimbangkan usulan pergantian Kepala BPKS tersebut.
 
Sayid Fadhil, alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini, sesungguhnya baru menjabat sebagai Kepala BPKS belum genap setahun. Sayid Fadhil ditetapkan sebagai Kepala BPKS periode 2017-2022 pada 15 Maret 2018 oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS).

Sebelumnya Sayid Fadhil ketika mengikuti fit and proper test, mengungguli 12 nama yang mendaftar sebagai calon Kepala BPKS. Sayid Fadhil dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada 22 Maret 2018.

Sayid Fadhil dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada 22 Maret 2018. (Foto: Dok.waspadaaceh.com)
Sayid Fadhil dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada 22 Maret 2018. (Foto: Dok.waspadaaceh.com)
Benarkan Sayid Fadhil "Membersihkan" BPKS?

Mengapa wacana penggantian Kepala BPKS begitu santer berhembus di masa pemerintahan Plt Gubernur, Nova Iriansyah? Apakah karena Sayid Fadhil merupakan figur atau produknya Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kini mengemuka di kalangan masyarakat Aceh.

Ada pihak-pihak yang menyebut, Sayid Fadhil begitu menjabat Kepala BPKS, tampak terlalu "bersemangat" untuk membenahi manajemen BPKS, menjadi lebih "ramah" terhadap kampanye anti korupsi.

Fadhil, panggilan akrab Sayid Fadhil, diyakini telah berusaha keras membangkitkan kembali kepercayaan publik kepada lembaga itu, setelah bertahun-tahun sebelumnya selalu mendapat sorotan 'sinis' karena kerap tersangkut kasus korupsi.

Tapi tentu saja, orang-orang yang selama ini merasa nyaman dengan kondisi di masa sebelumnya, tidak tinggal diam. Orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk "menendang" siapa pun yang coba-coba mengusik eksistensi mereka di BPKS.

Terkait wacana penggantian Kepala BPKS itu, Forum Keuchik se-Kota Sabang, Jumat (11/1/19), mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang berupaya mengganti Sayid Fadhil.

Menurut  Ketua Forum Keuchik Sabang, Adnan Hasyim yang populer disapa Ayah Nan, Sayid Fadhil selama ini dianggap sebagai pimpinan BPKS yang punya integritas. Kata Ayah Nan, Fadhil memang cukup getol "membersihkan" lembaga itu dari riak-riak korupsi.
 
"Satu-satunya pimpinan yang berani membongkar 'kerak hitam' dalam tubuh BPKS, yang sekian lama sudah menjamur, adalah Sayid Fadhil," kata Ayah Nan. 

Ketua Forum Keuchik (kepala desa) ini datang menemui Ketua BPKS di kantornya, Jumat (11/1/2019), bersama sejumlah keuchik dari 18 keuchik yang ada di Sabang.

"Sindrom Kepiting" dan Politisasi

Ketua DKS (Dewan Kawasan Sabang), Nova Iriansyah, yang juga Plt Gubernur Aceh, secara terbuka sebelumnya memang telah menyampaikan kritikan terhadap kepemimpinan Sayid Fadhil sebagai orang nomor satu di BPKS tersebut.

Menjadi pertanyaan publik saat ini adalah, mengapa jabatan Kepala BPKS dari waktu ke waktu, selalu "diganjal" di tengah jalan? Hanya pejabat pertama Ketua BPKS, Zubir Sahim, yang selesai hingga akhir jabatannya. Selanjutnya Syahrul Sauta, Syaiful Ahmad, Ruslan Abdul Gani dan Fauzi Husin, tidak menyelesaikan tugasnya hingga akhir periode. 

Alasannya, memang sengaja dilengserkan, meski ada juga yang lengser karena tersandung kasus korupsi. Mereka ini pun setelah sebelumnya harus menghadapi banyak tekanan ketika memimpin lembaga tersebut.

Bahkan untuk Sayid Fadhil, sosok ini tidak sampai satu tahun menjabat, dan harus menghadapi begitu besar tekanan dan wacana pergantiannya.

Melihat kenyataan itu, agaknya BPKS memang menjadi suatu lembaga yang begitu "seksi" untuk diperebutkan banyak pihak. Meski dari sisi anggaran, posisinya jauh di bawah anggaran yang dimiliki dinas-dinas di provinsi, tapi dari sisi kepentingan politis, BPKS sepertinya menjadi lembaga yang menyimpan begitu banyak kepentingan.

Jadi wajar pula bila terjadi adu kekuatan dan pertarungan politik dalam memperebutan jabatan sebagai petinggi di BPKS. Teristimewa untuk jabatan orang nomor satu. Trik-trik politik dilancarkan oleh mereka yang sangat berkeinginan berkuasa atau mendudukkan orang-orang kepercayaannya pada posisi penting di BPKS.

Kini santer disebut-sebut ada banyak pihak yang terjangkit "sindrom kepiting" untuk bisa mengendalikan BPKS. Bila lembaga ini sarat dengan kepentingan, tak heran bila kemudian pergantian demi pergantian, sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan dan tarik-menarik di tubuh BPKS menjadi pemandangan yang akan terus kita saksikan.

Bak segerombolan kepiting berada dalam sebuah wadah (ember), ketika salah seekor telah bekerja keras dan hampir berhasil naik untuk keluar dari wadah tersebut, maka kepiting lain akan menariknya jatuh kembali kedalam wadah. Dan begitulah seterusnya, hingga sampai "lebaran kuda" pun tak akan pernah ada yang berhasil keluar dari zona tersebut. 

Pertanyaannya sekarang, siapakah "kepiting-kepiting" itu? Adakah mereka berada di lingkar Pemerintah Aceh, Dewan Kawasan Sabang (DKS), Dewan Penasihat  atau kah di lingkup BPKS sendiri? Publik akan menunggu jawabannya. (***)