Tapi tentu saja, orang-orang yang selama ini merasa nyaman dengan kondisi di masa sebelumnya, tidak tinggal diam. Orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk "menendang" siapa pun yang coba-coba mengusik eksistensi mereka di BPKS.
Terkait wacana penggantian Kepala BPKS itu, Forum Keuchik se-Kota Sabang, Jumat (11/1/19), mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang berupaya mengganti Sayid Fadhil.
Menurut  Ketua Forum Keuchik Sabang, Adnan Hasyim yang populer disapa Ayah Nan, Sayid Fadhil selama ini dianggap sebagai pimpinan BPKS yang punya integritas. Kata Ayah Nan, Fadhil memang cukup getol "membersihkan" lembaga itu dari riak-riak korupsi.
Â
"Satu-satunya pimpinan yang berani membongkar 'kerak hitam' dalam tubuh BPKS, yang sekian lama sudah menjamur, adalah Sayid Fadhil," kata Ayah Nan.Â
Ketua Forum Keuchik (kepala desa) ini datang menemui Ketua BPKS di kantornya, Jumat (11/1/2019), bersama sejumlah keuchik dari 18 keuchik yang ada di Sabang.
"Sindrom Kepiting" dan Politisasi
Ketua DKS (Dewan Kawasan Sabang), Nova Iriansyah, yang juga Plt Gubernur Aceh, secara terbuka sebelumnya memang telah menyampaikan kritikan terhadap kepemimpinan Sayid Fadhil sebagai orang nomor satu di BPKS tersebut.
Menjadi pertanyaan publik saat ini adalah, mengapa jabatan Kepala BPKS dari waktu ke waktu, selalu "diganjal" di tengah jalan? Hanya pejabat pertama Ketua BPKS, Zubir Sahim, yang selesai hingga akhir jabatannya. Selanjutnya Syahrul Sauta, Syaiful Ahmad, Ruslan Abdul Gani dan Fauzi Husin, tidak menyelesaikan tugasnya hingga akhir periode.Â
Alasannya, memang sengaja dilengserkan, meski ada juga yang lengser karena tersandung kasus korupsi. Mereka ini pun setelah sebelumnya harus menghadapi banyak tekanan ketika memimpin lembaga tersebut.
Bahkan untuk Sayid Fadhil, sosok ini tidak sampai satu tahun menjabat, dan harus menghadapi begitu besar tekanan dan wacana pergantiannya.
Melihat kenyataan itu, agaknya BPKS memang menjadi suatu lembaga yang begitu "seksi" untuk diperebutkan banyak pihak. Meski dari sisi anggaran, posisinya jauh di bawah anggaran yang dimiliki dinas-dinas di provinsi, tapi dari sisi kepentingan politis, BPKS sepertinya menjadi lembaga yang menyimpan begitu banyak kepentingan.
Jadi wajar pula bila terjadi adu kekuatan dan pertarungan politik dalam memperebutan jabatan sebagai petinggi di BPKS. Teristimewa untuk jabatan orang nomor satu. Trik-trik politik dilancarkan oleh mereka yang sangat berkeinginan berkuasa atau mendudukkan orang-orang kepercayaannya pada posisi penting di BPKS.
