Aksi Bela Negeri = People Power(?)

Beberapa waktu lalu, telah beredar sebuah maklumat dari Habib Rizieq Syihab (HRS) yang berisi ajakan untuk melakukan sebuah gerakan yang disebut sebagai Aksi Bela Negeri. 

Dikutip dari situs Eramuslim, HRS mengajak masyarakat muslim tanah air untuk segera membentuk panitia aksi di setiap daerah yang nantinya ditujukan untuk melakukan sebuah jihad konstitusional. Dia mengistilahkan jihadnya itu dengan sebutan Kepung Bawaslu untuk melaporkan bukti kecuraangan dan Kepung KPU untuk menuntut keadilan. Maklumat itu dikeluarkan di Mekah pada 27 April 2019.

Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis mengutarakan akan adanya kemungkinan penggalangan para ulama dalam Ijtima' Ulama III. Sampai kini belum ada info lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaannya. Acara tersebut diagendakan untuk membahas kecurangan selama pemilu yang tentunya kecurangan dari kubu Jokowi.

Baca juga : GP Ansor: FPI Harus Bubar Jika...

Meski mengatasnamakan ulama, selama ini helatan-helatan yang diadakan oleh para alumni 212 itu begitu pekat dengan aroma politik. Melalui aksi seperti itulah, imej bahwa dukungan para ulama selalu bermuara pada Prabowo dibentuk. Meski rekomendasi para ulama dalam ijtima'-nya justru tak diakomodir oleh capres 02 itu.

Pemilu Jujur dan Deligitimasi KPU
Mengenai kecurangan Pemilu, pandangan berbeda datang dari cawapres 02, Sandiaga Uno. Sandi yang pernah menyisihkan 2 nama yang direkomendasikan GNPF Ulama --Salim Segaf al-Jufri dan Abdul Somad-- itu menganggap bahwa pemilu yang dilaksanakan cukup jujur dan adil. Hal itu disampaikannya saat menghadiri penghitungan suara di kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 24 April lalu. Demikian diberitakan Kompas.

Sementara itu, kepala staf kepresidenan Moeldoko mempertanyakan keterkaitan antara kecurangan pemilu dengan ijtima' para ulama. Dia pun menyesalkan terjadinya stigma di tengah masyarakat bahwa setiap kesalahan yang terjadi selalu divonis sebagai kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Baca juga : Maaf Pak "Kwik", Anda Keliru..

Sebelum dilaksanakannya Pemilu, sebenarnya BPN melalui wakil ketua umumnya --Priyo Budi Santoso-- mengapresiasi kerja KPU dan menyebut lembaga pimpinan  Arief Budiman itu telah bekerja secara adil dan sesuai aturan. Kendati demikian, tetap saja KPU mendapat nyinyiran tanpa henti melalui media sosial sehingga muncul dugaan bahwa para pendukung Prabowo tengah berupaya untuk mendeligitimasi lembaga itu.

Dan dengan begitu, deklarasi kemenangan Prabowo - Sandi yang telah dilakukan beberapa kali pun bisa dikatakan sebagai puncak dari proses delegitimasi yang sudah dilakukan.

Saling Klaim Kecurangan Lawan
Rencana Ijtima' Ulama yang diprakarsai oleh para alumni 212 makin mengukuhkan bahwa aksi-aksi selama ini adalah aksi bermuatan politik yang menggunakan embel-embel Islam dan ulama. Karena dengan mengaitkan gerakan mereka dengan Islam, simpati masyarakat akan dengan mudah dapat diperoleh.

Baca juga : Ramadan, Haruskah Diricuhkan dengan Doa Berbuka Puasa?

Sejalan dengan hal itu, Aksi Bela Negeri sebenarnya hanyalah aksi untuk membela kepentingan capres yang mereka dukung. Apalagi secara eksplisit mereka menuntut agar Jokowi didiskualifikasi sekaligus meminta agar Prabowo segera ditetapkan sebagai pemenang pilpres. Dengan tuntutan seperti itu, sama saja mereka mengakuisisi tugas KPU disaat perhitungan suara belum sepenuhnya selesai.

Tindakan tersebut bukan saja tak masuk akal namun juga menunjukkan kekuatiran akan kekalahan yang membayangi Prabowo. Dan yang lebih parah lagi adalah munculnya ketegangan di masyarakat di masa yang seharusnya dilalui dengan semangat kebersamaan yang tengah diupayakan oleh beberapa elit politik dan ormas keagamaan.

Di lain pihak, TKN mengklaim bahwa mereka telah menerima sekitar 25.000 aduan kecurangan pemilu. Hal itu dikatakan Sekretaris TKN yang juga politisi PDIP, Hasto Kristiyanto merespon usulan BPN tentang diperlukannya panitia khusus (pansus) dan tim pencari fakta kecurangan pemilu. 

Baca juga : Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Jejak Digital

Dalam kesempatan lain, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, mengatakan sedang mempersiapkan laporan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo untuk selanjutnya diserahkan ke Bawaslu.

Ancaman People Power dan Kemungkinan Konflik Horisontal
Pemilu tahun ini merupakan helatan yang berat bagi KPU. Di samping pelaksanaanya yang serentak sehingga menimbulkan banyak korban meninggal, mereka dihadapkan dengan ancaman pengerahan massa oleh kubu 02. Meskipun banyak pihak menyayangkan hal itu dan memberikan dukungan terhadap KPU, bukan berarti ancaman itu tak bisa diwujudkan.

Tanda-tanda realisasinya sudah muncul melalui maklumat HRS tersebut. Tinggal bagaimana melihat respon masyarakat yang sedang menikmati gorengan berita kecurangan di media terutama media sosial. 

Baca juga : Aksi Bela Negeri di Tengah Upaya Rekonsiliasi

Di kutub yang berlawanan, GP Ansor sebagai sayap kepemudaan NU telah menyatakan bahwa mereka siap menghadang people power jika memang terjadi. Hal itu diutarakan oleh ketua umumnya, Yaqut Cholil Qoumas dalam acara acara tasyakuran Harlah GP Ansor yang ke-85 pada 24 April lalu.

Komitmen GP Ansor tersebut bagi sebagian orang termasuk internal NU dipandang sebagai campur tangan ormas kepemudaan itu terhadap masalah politik. Namun Yaqut berargumen bahwa penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur oleh konstitusi sehingga siapapun yang menggagas pengerahan massa harus berhadapan dengan rakyat termasuk Banser di dalamnya. 

Bagaimana kelanjutannya? Kita simak dalam beberapa waktu ke depan.