Pepatah Yunani kuno berbunyi "Mens sana in corpore sano" --- jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Namun, pepatah itu kini seakan usang. Banyak orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya justru sakit. Buktinya, perilaku koruptif semakin merajalela di negeri ini. Korupsi bukan lagi sekadar perilaku menyimpang, melainkan sudah seperti wabah yang menjangkiti berbagai lapisan: pemerintahan, bisnis, bahkan masyarakat. Pejabat negara, yang seharusnya menjaga amanah rakyat, justru menjual kewenangan demi memperkaya diri. Badan sehat, tetapi jiwa keropos oleh keserakahan.
Korupsi yang Menggurita
Berita korupsi hampir setiap hari menghiasi media massa. Dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif---semuanya tak luput dari praktik kotor itu. Korupsi terjadi di ruang rapat mewah, di balik lobi restoran, bahkan di balik meja kantor yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik.
Korupsi bukan lagi sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sudah menjelma menjadi budaya yang diwariskan dari satu generasi pejabat ke generasi berikutnya. Ibarat gurita, ia melilit setiap sendi kehidupan bangsa: mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, proyek infrastruktur, hingga rekrutmen pegawai negeri. Yang lebih menyedihkan, praktik ini kerap dilakukan secara berjamaah, seolah-olah telah menjadi norma tak tertulis di antara para elit.
Rakyat kecil tentu yang paling merasakan dampaknya. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah di pelosok, memperbaiki rumah sakit, atau menyediakan lapangan kerja justru raib masuk kantong pribadi segelintir orang. Tak heran jika jalan-jalan desa tetap berlubang, fasilitas kesehatan memprihatinkan, dan kualitas pendidikan jauh tertinggal.
Korupsi juga merusak kepercayaan. Bagaimana mungkin masyarakat percaya pada hukum, jika aparat penegak hukum sendiri terjerat kasus suap? Bagaimana rakyat bisa menaruh hormat pada wakilnya di parlemen, jika mereka sibuk memperkaya diri? Lambat laun, korupsi melahirkan apatisme sosial: rakyat jenuh, kehilangan harapan, dan akhirnya terbiasa hidup dalam ketidakadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang berhasil membongkar banyak kasus, tetapi ironisnya, kasus korupsi justru semakin marak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem negara kita yang salah, atau para pejabat sudah kehilangan integritas moral?
Reformasi yang Menyisakan Luka
Era reformasi seharusnya menjadi titik balik menuju demokrasi yang lebih bersih, setelah puluhan tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang otoritarianisme Orde Baru. Amandemen UUD 1945 memberikan kekuasaan lebih besar kepada DPR, terutama dalam menentukan anggaran negara. Namun, ketentuan yang dimaksudkan sebagai wujud kedaulatan rakyat justru melahirkan mafia anggaran. Oknum DPR bekerja sama dengan pejabat kementerian menggerogoti APBN. Alih-alih menjadi pengawas, mereka justru berubah menjadi pelaku pencurian uang rakyat. "Pagar makan tanaman," demikianlah pepatah yang paling tepat menggambarkan situasi ini.
Sementara rakyat menjerit karena kemiskinan, pejabat negara menumpuk kekayaan haram. Di jalanan, massa berteriak "berantas korupsi", tetapi di balik layar, praktik korupsi berjalan terus tanpa henti.
Jiwa yang Sakit dalam Tubuh yang Sehat
