Pada keseluruhan pemilu yang diselenggarakan selama Orba itu,Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Namun kemenangan yang dicapai golkar itu bukan semata mata karena keringat kadernya tetapi lebih banyak karena adanya intervensi kekuasaan. Dengan intervensi kekuasaan yang demikian massif maka kedua parpol lainnya hanya punya peran sebagai kosmetika nya demokrasi.
Kekuasaan Orba yang begitu kuat membuat semua parpol harus tunduk dan patuh pada arahan pemerintah dan berbeda pendapat dengan pemerintah akan dicap sebagai tindakan subversif. Sekarang ini parpol kita hidup dalam suasana yang sangat demokratis dan tidak ada arahan dari pemerintah agar ikut dan " membebek" terhadap putusannya.Malahan dewasa ini parpol dan elemen masyrakat bebas untuk mengkritisi kebijakan penguasa.
Kemudian di masa Orba kita tidak mengenal arti kata kemerdekaan atau kebebasan pers. Semua pemberitaan harus tunduk kepada policy pemerintah.Apabila ada pemberitaan miring yang menyudutkan pemerintah maka penguasa akan menggunakan wewenangnya melalui sensor,pembreidelan hingga pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers SIUPP).Sekali SIUPP diterbitkan maka media massa tersebut akan dilarang terbit selama  lamanya.
Dengan kewenangan penguasa yang demikian maka penerbitan  pers harus berpikir dulu seribu kali sebelum mengeritik penguasa. Dari sisi demokrasi serta kemerdekaan mengemukakan pendapat, sekarang ini kita tidak melihat adanya upaya atau tindakan Jokowi yang merampas hak hak lembaga legislatif. Begitu juga halnya tidak terlihat adanya tindakan Jokowi yang memasung kemerdekaan mengeluarkan pendapat.Pers di negeri kita dengan leluasa melakukan kritik terhadap pemerintah berikut berbagai kebijakannya.Malahan banyak kalangan yang menyebut kemerdekaan mengeluarkan pendapat di negeri ini justru sudah kebablasan.
Tentang  Perppu pembubaran ormas,memang ada diterbitkan Jokowi.Tetapi sesuai ketentuan konstitusi,setelah menerbitkan Perppu tersebut, Presiden  telah menyampaikan perppu tersebut ke DPR RI untuk meminta persetujuan. Kemudian melalui pemungutan suara dalam Rapat Paripurna ,DPR telah menyetujui perppu dimaksud.Â
Dari sisi ini terlihatlah dengan jelas tindakan Jokowi menerbitkan Perppu tersebut  adalah tindakan yang konstitusional . Kemudian tentang tuduhan Fahri bahwa Jokowi gagal memberantas terorisme. Memang harus diakui ,sekarang ini terorisme masih merupakan ancaman dalam kehidupan bangsa kita.Kecemasan tentang munculnya terorisme masih menghantui kita.Tetapi untuk mengatakan Jokowi gagal dalam memberantas ancaman yang menakutkan ini tentu tidak serta merta dapat dikatakan demikian.
Walaupun terorisme masih ancaman tetapi Jokowi selaku Presiden ,bersama aparat ketertiban dan keamanan telah banyak melakukan upaya untuk menekan berkembangnya teror. Selanjutnya sangat menarik untuk menyimak pernyataan Fahri yang mengajak masyarakat pada Mei mendatang melakukan peringatan tumbangnya Orde Baru.Pernyataannya menarik karena mengaitkannya dengan mengatakan  masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menentang kebijakan Jokowi yang cenderung repressif.
Sebagai Wakil Ketua DPR tentu Fahri faham mekanisme apa yang ditempuh apabila Kepala Negara dinilai melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Seperti yang kita cermati ,setelah beberapa kali amandemen UUD 45 ,sudah lengkaplah berbagai aturan yang berkaitan dengan tugas tugas Presiden dan Wakil Presiden serta sanksi apa yang diberikan apabila terjadi pelanggaran tugas .
Dengan berbagai peraturan yang demikian maka wajar kalau kita bertanya ,kemana arah pernyataan Fahri yang mengatakan  agar masyarakat memanfaatkan peringatan Orde Baru untuk menentang kebijakan Jokowi yang cenderung repressif.
Salam Demokrasi!
