Coba Bayangkan Kalau Diterapkan di Negeri Ini
ASN, polisi, tentara, guru—ya wajar digaji. Itu kerja profesional. Tapi kalau sudah DPR, DPRD, walikota, bupati, gubernur, apalagi presiden, coba deh… hapus gajinya!
Kalau miskin? Kasih biaya hidup aja, maksimal 10 kali UMP. Itu udah lebih dari cukup. Rakyat banyak yang hidup dengan Rp20 ribu sehari. Masa pejabat yang ngakunya pintar, hebat, dan kompeten nggak bisa hidup sederhana?
Penutup
Jadi betul kata Tere Liye: jabatan publik jangan dianggap lowongan kerja, tapi ladang pengabdian.
Pertanyaannya: kita mau terus melihara pejabat jadi “komisaris serabutan” dengan gaji dan tunjangan fantastis, atau mau balik ke logika sehat: kalau mau mengabdi, ya jangan minta digaji?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
