G7 mengumumkan serangkaian inisiatif besar baru termasuk skema pembangunan infrastruktur global "Build Back Better World" (B3W) yang diajukan sebagai alternatif "berbasis nilai, standar tinggi, dan transparan" untuk BRI Tiongkok. Tapi pengamat meragukan akan keberhasilan rencana ini, mengingat situasi ekonomi dan keuangan mereka yang sedang dalam kesulitan ini, dan masih mennaggung banyak hutang terutama AS.
Menyadari "diplomasi vaksin" Tiongkok, dan meningkatnya kritik terhadap penimbunan pasokan vaksin global oleh Barat, G7 juga mengumumkan komitmennya untuk menyediakan hingga satu miliar vaksin Covid-19 gratis ke negara berkembang.
Presiden AS Joe Biden, yang telah menempatkan Tiongkok di jantung strategi globalnya, telah menjadi kekuatan pendorong di belakang mega-inisiatif bersama dengan sekutu-sekutu utamanya. Tujuan yang dinyatakan bukan untuk bersaing dengan Tiongkok berdasarkan dolar-ke-dolar atau vaksin-ke-vaksin semata, tetapi sebaliknya memberikan aturan jalan untuk tatanan global yang transparan dan demokratis.
Inggris juga ingin negara-negara demokrasi dunia tidak terlalu bergantung pada raksasa ekonomi Asia itu. Pemerintah Inggris mengatakan diskusi hari Sabtu (12 Juni) akan membahas "bagaimana mereka dapat membentuk sistem global untuk memberikan dukungan bagi nilai-nilai mereka bagi rakyat mereka," termasuk dengan mendiversifikasi rantai pasokan yang saat ini sangat bergantung pada Tiongkok.
Tidak semua kekuatan Eropa memandang Tiongkok sekeras Biden, yang telah melukis persaingan dengan Tiongkok sebagai kompetisi yang menentukan untuk abad ke-21. Tetapi ada beberapa tanda bahwa Eropa bersedia melakukan pengawasan yang lebih ketat.
Sebelum Biden menjabat presiden AS pada Januari lalu, Komisi Eropa mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Beijing dalam kesepakatan yang dimaksudkan untuk memberi Eropa dan Tiongkok akses yang lebih besar ke pasar satu sama lain. Pemerintahan Biden berharap untuk berkonsultasi tentang pakta tersebut.
Tetapi kesepakatan itu telah ditunda, dan UE pada bulan Maret mengumumkan sanksi yang menargetkan empat pejabat Tiongkok yang terlibat dengan "pelanggaran HAM" di Xinjiang. Beijing menanggapi dengan hukuman pada beberapa anggota Parlemen Eropa dan orang Eropa lainnya yang kritis terhadap PKT.Â
Pejabat administrasi Biden melihat peluang untuk mengambil tindakan nyata untuk menentang ketergantungan Tiongkok pada kerja paksa sebagai "penghinaan terhadap martabat manusia."
Sementara menyerukan Tiongkok dalam komunike G-7 tidak akan menimbulkan hukuman langsung bagi Beijing, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan tindakan itu akan mengirim pesan bahwa para pemimpin serius membela HAM dan bekerja sama untuk memberantas penggunaan kerja paksa. Beijing menolak tuduhan bahwa mereka melakukan kejahatan.
Sumber: Media TV dan Tulisan Luar Negeri
