Respon Keras Tiongkok terhadap Sanksi Inggris, Kanada, UE terhadap Pejabat Tiongkok atas Uigur Xinjiang

Pada 23 Maret 2021, Inggris, Kanada, dan UE telah mengumumkan sanksi pertama mereka terhadap pejabat pemerintah Tiongkok atas re-edukasi terhadap orang Uighur di provinsi Xinjiang.

Tindakan tersebut diberlakukan di bawah undang-undang Magnitsky yang disahkan oleh tiga negara yang memungkinkan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Itu adalah sanksi pertama terhadap pejabat Tiongkok oleh UE dan Inggris dalam 30 tahun.

(Undang-undang Magnitsky mengacu pada UU yang mengatur sanksi pemerintah terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran HAM atau terlibat dalam korupsi yang signifikan. ... Sejak itu, sejumlah negara telah mengeluarkan UU serupa termasuk Rusia, Kanada, dan Inggris.)

Sanksi tersebut, yang melibatkan larangan perjalanan dan pembekuan aset, dilimpahkan kepada Biro Keamanan Umum Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, Zhu Hailun, Wang Junzehng, Wang Minghsan dan Chen Minggu.

Sumber: freetibet.org

AS yang telah menyatakan bahwa Tiongkok melakukan genosida terhadap Uighur,  juga ikut memberikan sanksi kepada Wang dan Chen, setelah sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada orang-orang lainnya sebanyak 24 orang.

"AS memuji tindakan sanksi HAM UE yang lebih luas hari ini," kata Menlu AS Anthony Blinken.

"Kami menyambut baik UE menggunakan alat yang ampuh ini untuk mempromosikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM dalam skala global."

Ini adalah upaya sanksi terkoordinasi pertama terhadap pejabat Tiongkok, menggunakan mekanisme Magnitsky, sejak pemilihan Presiden AS Joe Biden.

Respon Tiongkok

Sumber: www.fmprc.gov.cn

Tiongkok segera membalas dengan memberikan sanksi terkait masalah di Xinjiang yang dianggap berdasarkan kebohongan dan informasi palsu atas dasar HAM, kepada 10 orang Eropa, termasuk akademisi dan beberapa anggota parlemen yang merupakan bagian dari "Inter-Parliamentary Alliance on China" yang telah meluncurkan kampanye untuk mendukung Australia menyusul boikot perdagangan terhadap Tiongkok.

Dan meskipun sanksi Inggris disambut baik, pemerintah dituduh mengumumkan tindakan dalam upaya untuk "membeli" anggota parlemen menjelang pemungutan suara penting tentang amandemen genosida yang akan memungkinkan pengadilan Inggris untuk menyatakan bahwa genosida sedang terjadi di Xinjiang.