Sedang Penamaan Kepulauan Spratley, Â baru terjadi ketika pada tahun 1791, Kapten Spratly pernah singgah di kepulauan ini, dan sejak itu di peta maritim dinamai dengan nama dia---Spartly. Pada 1798, Inggris mendidrikan menara dari besi di pulau Aba yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Pada 1804, HMS Macclesfield Inggris pernah bersandar di salah satu pulau atol dan hingga kini dinamai Macclesfield (shoals bank)
Pada tahun 1883, Jerman pernah coba mengklaim beberapa pulau di Spratly, tetapi pemerintah Tiongkok mengancam untuk perang untuk merebut kembali, setelah melakukan beberapa kali perundingan Jerman mengembalikan Kepulauan Spratly dan Paracel, tetapi berhasil menguasai Qingdao di Shandong. Pada tahun 1885, seluruh Kepulauan Nansha dan Xisha atau Spratly dan Paracel sebagai daerah teritorial Tiongkok. Â Pada tahun 1887, Prancis mendirikan menara di karang atol Amboyna.
Pada tahun 1909, pemerintah Qing mengirim Laksamana AL dari Guangdong-- Li Zhun () untuk memimpin armada mengunjungi Kepulu Xisha dan juga melakukan suvei dan kunjungan ke Dongsha dan Kepulauan Nansha. Seperti yang telah disebutkan di atas.
Pada 1935, pemerintah Republik Tiongkok memverifikasi nama-nama pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan dan menerbitkan "Peta Pulau-Pulau Laut Tiongkok Selatan" (), yang dengan jelas menggambarkan Kepulauan Dongsha, Xisha, Zhongsha dan kelompok pulau-pulau ini sebagian dari wilayah Tiongkok, dan mengkonfirmasikan perbatasan terselatan Laut Tiongkok Selatan pada lintang 4 derajat utara sisi Karang Atol Zengmu (Zengmu Reef).
Menurut prinsip hukum internasional, yang pertama-tama harus ada empat syarat harus dipenuhi untuk awal mengklaim sebuah pulau, untuk menentukan ke nagara mana yang sesuai pulau dan karang, wilayah dan peairan sekitarnya yang mereka miliki.
Keempat kondisi tersebut adalah: penemuan awal, awal penamaan, pengembangan awal dan terjadinya terus menerus pembentukan administrasi. Dari negara-negara sekitar  LTS, Tiongkok benar-benar memiliki  dan memenuhi empat kondisi "awal" ini.
Status Pulau-Pulau di Laut Tiongkok Selatan Pasca P.D. II
Selama Jepang menginvasi Tiongkok, Jepang juga menduduki banyak pulau di LTS, termasuk Kepulauan Dongsha, Xisha, dan Nansha. Pada bulan Desember 1943, dalam  "Deklarasi Kairo" telah resmi diumumkan bahwa Jepang harus mengembalikan semua wilayah yang  mencurinya dari Tiongkok kepada Tiongkok.
Pada Juli 1945, dalam "Deklarasi Postdam" Â menegaskan bahwa "Deklarasi Kairo harus di-implementasikan." Â Pada bulan September tahun yang sama, Dalam "Instrumen Jepang Menyerah" ("Japanese Instrument of Surrender") yang ditandatangani Jepang, dengan jelas dinyatakan bahwa Jepang menerima "Deklarasi Postdam", dan pasca P.D. II, Â Tiongkok menerima kembali kepulauan di Laut Tiongkok Selatan yang telah diduduki Jepang.
Tindakan pemulihan ini merupakan hasil dari kemenangan Tiongkok dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap agresi Jepang, serta akibat dari kemenangan dunia dalam perang melawan fasis. Jadi ada deklarasi yang mengkonfirmasikan perintah internasional agar "Deklarasi Kairo" dan "Deklarasi Postdam" yang merupakan salah satu bukti hukum dan bukti sejarah  untuk semua ini.
