Gerakan Anti Korupsi dan Transparansi di Indonesia: Benarkah Melemah?

Pengeluaran pemerintah yang membengkak dan diperparah oleh penurunan ekonomi membuat korporasi melakukan negosiasi-negosiasi kencang dengan pemerintah. 

Untuk itu, di Amerika, Konggres bekerjasama dengan organisasi masyarakt sipil memantau penggunaan anggaran dan juga prosedur pengadaan serta proses pengesahan perundangan. Saya kira ini upaya yang baik. 

OECD berpendapat bahwa adanya peningkatan jumlah tenaga kerja informal akan cenderung mendorong lebih banyak kasus korupsi, meski itu masuk kategori korupsi kecil ‘petty corruption’.

Ketimpangan akan makin nyata. Hanya orang yang memiliki pendapatan tinggi bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sementara, si miskin tetap atau makin sulit. 

Meski terdapat jaminan sosial dan asuransi kesehatan, kelangkaan sumber daya untuk fasilitas kesehatan membuat antrian panjang terjadi. Potensi konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ini perlu diwaspadai. 

Ketimpangan pendapatan juga memiliki potensi untuk meningkatkan tindak korupsi karena kelompok elit akan mempengaruhi proses politik untuk kepentingan pribadi.

Pengalaman ketika terjadi pandemi Ebola pada 2014-206 yang menumbuhsuburkan korupsi dalam proses pengadaan peralatan kesehatan merupakan pembelajaran mahal. Pandemi COVID-19 lebih luas daripada pademi Ebola. Potensi tindak korupsinyapun diprediksi akan makin luas. 

Memang, apa yang disampaikan di atas adalah potensi dampak jangka pendek dari pandemi COVID-19 pada korupsi. Bagaimana dengan dampak jangka panjang pada gerakan anti-korupsi? 

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 

Memasuki tahun baru 2020, masyarakat Indonesia disibukkan dengan bencana banjir dan merebaknya COVID-19 di Cina, sehingga berita tentang gerakan anti-korupsi tidak terlalu ramai. Meski demikian, bisa saja ini karena gerakan anti-korupsi memang sedang sepi. 

Di 23 Januari 2020, Transparency International (TI) merilis Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2019. In mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara. Skor CPI adalah dari 0 yang berarti sangat korup sampai 100 sangat bersih.