Habibie memang membuat beberapa jenis pesawat terbang berukuran kecil. Namun, proyek pesawat terbangnya, Gatotkaca akhirnya diberhentikan, atas saran IMF dengan alasan krisis moneter yang dialami Indonesia.
Ini sebetulnya suatu sejarah pergulatan politik ekonomi yang luar biasa Indonesia dikembalikan dari negara berpotensi punya keunggulan kompetiti di pengetahuan dan teknologi ke pertanian dan manufaktur.
Mungkin ini nasib kita untuk kemudian harus mengalami masa masa kemunduran, sebagai akibat dari keputusan itu. Krismon memang menjadi kambing hitam dari hal ini. Saat ini, perusahaan pesawat terbang ini bernama PT Dirgantara Indonesia. Sampai akhir hayatnya, Habibie selalu mengingatkan pentingnya teknologi dan pengetahuan.Â
Dalam hal politik ekonomi, Habibie juga memiliki peran besar pada lahirnya bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia. Ketika Bank Muamalat mengalami krisis parah, BJ Habibie berperan membawa Islamic Development Bank (IDB) sebagai investor.Â
Presiden Reformis Moderen Terbaik Indonesia yang Ditolak Laporan Pertanggungjawabannnya oleh MPR RI
Habibie mengomentari peristiwa kerusuhan Mei 1998 pada akhir masa pemerintahan Suharto sebagai peristiwa bar bar.Â
Di 16 bulan masa pemerintahannya, BJ Habibie melakukan banyak hal terkait kelahiran berbagai perundangan, di antaranya Undang undang Otonomi Daerah yang mengatur penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat ke daerah, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, kebijakan moneter, sistem peradilan dan keagamaan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini juga diatur dalam Tap MPR No. XVI/MPR/1998.
Ini merupakan undang undang yang menerobos dan mengubah gaya kepemimpinan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, dari pusat ke daerah.
Habibie menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Untuk itu, ia mendorong 3 kebijakan utama terkait kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik.
Dalam hal Undang undang kebebasan pers No 40 tahun 1999, Indonesia melakukan reformasi besar. Jumlah media cetak yang berjumlah 289 dan 996 radio swasta di masa Orba, berkembang menjadi 1.398 media cetak.Â
Juga, Undang udang kemandirian atau independensi Bank Indonesia UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 1999), dilahirkan di era Habibie.
