Kesimpulannya? APBN 2020 masih akan bersifat Damage Control/mengontrol kerusakan dan memastikan agar ekonomi Indoneia tidak terlalu dalam rontoknya.
APBN 2021 kemungkinan besar akan mencoba merevitalisasi kembali perekonomian, dengan menitikberatkan pada program padat karya di pusat-pusat penduduk dan ekonomi. Baru pada APBN 2022 Pemerintah mungkin punya cukup uang lebih untuk bisa mengalokasikan kembali pembangunan Ibukota Baru Negara
Kesimpulan dan Saran
Swasta Luar Negeri baru akan siap bergabung pada 2024-2025. Swasta Dalam Negeri baru memiliki nafsu investasi pada pertengahan 2022. APBN kemungkinan besar baru bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan IKN pada 2022. Artinya APBN 2022 dan 2023 masing-masing harus menganggarkan setidaknya 47 Trilyun rupiah per periode untuk memenuhi kebutuhan pendanaan IKN.
Masalahnya, 12 dari 16 item diatas membutuhkan kepastian penganggaran maksimal pada tahun 2021, bukan 2022. Beberapa item malah lebih dahulu lagi. Dan yang patut diingat, scenario kesembuhan APBN, kesiapan swasta, semua ini menggunakan asumsi bahwa wabah Covid-19 bisa ditanggulangi pada tahun 2020, tanpa ada efek krisis ekonomi yang berkepanjangan diatas tahun 2020.
Artinya, bahkan tanpa ancaman krisis ekonomi, proses pembangunan IKN sangat sulit untuk selesai pada awal 2024. Sehingga untuk realistisnya, pemerintah sebaiknya mengundurkan rencana penyelesaian IKN menjadi pada periode Presiden berikutnya.
Pengumuman pengunduran proyek ini tidak perlu dilakukan saat ini juga, mungkin bisa dilakukan pada tahun 2021 atau bahkan 2022, sehingga tidak menambah berita buruk pada tahun ini.
