Mohon tunggu...
Kristianto Naku
Kristianto Naku Mohon Tunggu... Penulis Daring dan Blogger

Saya Kristianto Naku (Penulis Daring dan Blogger). Aktif menulis di blog, jurnal ilmiah, majalah, dan surat kabar harian.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Omnibus Law, Demonstrasi, dan Kesehatan Bangsa

9 Oktober 2020   07:47 Diperbarui: 12 Oktober 2020   07:27 1298 13 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Omnibus Law, Demonstrasi, dan Kesehatan Bangsa
ilustrasi: Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa, di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). (ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE via kompas.com)

Jika kondisi kesehatan bangsa dan negara ini sangat baik, demo menolak UU Cipta Kerja mungkin cara terbaik dan berpeluang mengantongi efek. Akan tetapi, nyatanya bangsa dan negara ini sedang sekarat di ruang isolasi. Bangsa dan negara ini lagi tak sehat. 

Beberapa ruangan, seperti bilik ekonomi, mengalami pendarahan hebat dan butuh penanganan dan kerja sama yang baik dari semua warga negara. 

Di bilik pendidikan, bangsa ini juga perlu intensive care. Masih banyak bilik lainnya yang butuh penanganan. Artinya apa? Kondisi kesehatan kita memburuk. Butuh kerja sama.

Kita sebetulnya tengah darurat kesehatan dan kesejahteraan karena pandemi Covid-19. Dan, sekarang, kita tengah ada dalam proses pemulihan bertahap dengan mekanisme protokol kesehatan: jauhi kerumunan, jarak jarak (social distancing), cuci tangan, pakai masker, dan sebaiknya di rumah saja (stay at home). Inilah cara-cara terbaik menangani kondisi kesehatan negara ini selama pandemi Covid-19. 

Lalu bagaimana dengan aksi demo pada Kamis, 8 Oktober kemarin? Massa membeludak, kerumunan di mana-mana, jarak rubuh seketika, masker dilepas, dan semua berbondong-bondong keluar dari rumah.

Secara tidak sadar, aksi kerumunan kemarin adalah watak ketakseriusan kita untuk menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Kita sejatinya tengah mengkhianati usaha-usaha membantu memulihkan kesehatan bangsa dan negara ini. 

Lalu? Coba tanyakan! Tanyakan ke petugas medis soal bagaimana kesan mereka melihat aksi demo hari ini! Tanyakan juga para paslon pilkada tahun ini. Melihat aksi kerumunan hari ini, apakah kampanye akbar dengan mengumpulkan massa diperbolehkan juga? Renungkan saudara-saudara. Semua tindakan kita, jika dilakukan karena baper, pasti menuai banyak resiko.

Mungkin ada isi UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang tak memuaskan hati sebagian orang. Mungkin. Itu wajar. Di ruang internal DPR saja, dua fraksi (PKS dan Demokrat) sempat menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). 

Bahkan Benny Kabur Harman sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat memilih walk out bersama perwakilan Demokrat lainnya dari ruang sidang DPR. 

Sekali lagi, itu biasa. Semua keputusan pasti punya resiko dan konsekuensi. Jika ada yang kurang beres, kita perlu menyikapinya. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya? Itu sebetulnya bobot ekstra dari daya kritis kita, jika kita tak setuju dengan sebuah keputusan.

Hari ini, reaksi atas ketidakpuasan publik terhadap pengesahan UU Cipta Kerja semakin memanas. Di beberapa kota, misalnya, demo justru berakhir ricuh. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN