Tetap, jika ada barang turun tidak wajar dan menjadi perbicangan di publik, media-media akan ramai pada akhirnya. Tetapi yang di dapat terkesan disini hanya menghakimi tanpa ada pertanyaan, siapa yang membuat harga barang ini turun di dalam negri?
Seperti pertanyaan yang tidak pernah dapat dijawab, menurunkan harga sudah jelas menjadi kerugian bersama itu. Tetapi upaya hukum yang lemah ditambah pengawasan pemerintah yang kurang, mau tidak mau keadaan yang merugikan ini harus "mereka" yang terdampak terima.
Pasar garam saat ini, dimana terjadi penurunan harga garam yang lagi-lagi tidak hanya membuat ramai tetapi sudah menghebohkan publik. Penurunan harga tentu dalam hal ini tentu posisi yang diuntungkan dan di rugikan sudah terlihat.
Dirugikan, adalah mereka para petani garam, akan sejahtera dengan menipisnya stok garam karena harga mulai merangkat lebih tinggi, namun karena terjadi impor, kenyataannya malah dapat turun drastis dari harga sebelumnya.
Dalam politik ekonomi negara, posisi yang kurang kuat secara politik ekonomi memang harus "mau tidak mau" menjadi tumbal itu. Disini Petani garam sendirilah yang menanggung akibat dari harga yang terlalu rendah, dimana dampaknya langsung mempengaruhi ekonomi keluarganya mereka.
Harga naik sedikit karena menipisnya stok barang seperti "garam" saat ini, seharusnya menjadi harapan sejahtera para petani. Namun garam yang merangkak naik harganya sendiri justru dipihak lain dilakukan import garam, yang menjadikan harganya anjlog dan petani garam tidak dapat sejahtera dengan harga yang sedang naik atau bagus dipasaran, karena import harganya turun dan mengubur harapan kesejahteraan petani itu sendiri.
Di sisi lain, pemerintah dengan sikap pura-pura tidak tahunya, alasan mereka karena kram imoport yang bocor, pertanyaannya bukankah semua regulasi pemerintah yang mengatur terkait import maupun eksport di pelabuhan? Jika itu sebagai kebocoran dan upaya gelap transaksi impor di pelabuhan, bukankah itu dapat terlacak disana siapa yang melakukannya?
Tidak seriusnya pemerintah mengatur regulasi import barang yang merugikan petani garam membuat kartel semakin merajalela. Sebenarnya siapa yang mempunyai andil besar dalam upaya membocorkan angka import garam ini? Tentu mereka-mereka yang membutuhkan garam dalam porsi besar, dalam hal ini Industri yang di dukung oleh mafia-mafia dengan tujuan mendapat keuntungan yang besar dari langkanya stok garam nasional.
Susi pudjiastuti sebagai menteri kelautan sendiri seperti hanya menanggapi isu saja yang tengah dihadapi tetap seperti mentri-mentri sebelumnya yang tanpa solusi. Impor dan anjlognya harga barang "apa pun" bukan hanya garam, kebanyakan mereka hanya menyebut, tetapi tidak dapat bertindak tegas untuk membuat jera para kartel-kartel yang bermain import se-enaknya tersebut.
Saya menduga, bisa saja ini salah, namun patut untuk dijadikan landasan berpikir tentang harga barang naik, impor, lalu anjlog di pasaran. Perkaranyanya adalah politik ekonomi, dimana garam sebagai bahan yang penting dalam industri makanan dalam sekala besar maupun menengah, sebab naiknya harga sangat mempengaruhi usaha mereka.
Oleh karena itu kini dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi, banyak pebisnis merangkap menjadi politikus untuk dapat pula mengendalikan politik ekonomi suatu negara, disamping dia berkuasa secara politis mereka juga dapat mengatur regulasi ekonomi melalui keputusan yang akan dibuat oleh politik negara, dalam hal ini "regulasi import".
