Relawan Politik, Mesin Suara Partikelir

Status relawan yang tidak termasuk ke dalam struktur internal partai politik, dapat dikatakan sebagai sebuah mesin suara partikelir untuk menggaet suara serta dukungan massa. Kendati bersifat partikelir, kemampuan relawan dalam menggalang massa dan opini, tak bisa diremehkan begitu saja.

Kehadiran relawan politik menciptakan tradisi baru di dalam rimba perpolitikan Tanah Air. Gerakan sosial non-partisan itu terbukti mampu mengacaukan peta perpolitikan yang selama ini didominasi oleh kalangan elit partai.

Pencapresan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, tidak terlepas dari campur tangan relawan politik, yang bahkan berhasil mengacaukan konsensus "Batu Tulis" antara elit PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra. 

Kehadiran relawan sebagai wujud partisipasi publik, berimplikasi positif dalam upaya masyarakat untuk memberikan usulan pemimpin ideal.

Partisipasi Publik

Pada Pilpres 2014, menurut jurnal yang berjudul "Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014" tercatat ada 1.2485 organisasi relawan politik yang terbentuk, baik dengan sistem mandiri maupun inisiasi pihak lain. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia tanpa sekat agama, etnis, atau ras (primordialisme).

Hal itu dapat dikategorikan sebagai manifestasi kebangkitan partisipasi publik dalam demokrasi. Dalam buku "The Politics of Volunteering", Nina Eliasoph turut memaparkan hal yang sama, bahwa relawan terbukti bisa meningkatkan partisipasi publik dalam aktivitas demokrasi.

Dalam hal peran, relawan politik bisa menjadi salah satu pilar demokrasi. Artinya, selain bertugas menambang suara, mereka juga berperan sebagai entitas pengawas (mekanisme kontrol) terhadap kekuasaan negara atau yang lebih dikenal dengan model demokrasi ekstraparlementer.

Selain itu, kemunculan relawan juga menjadi manifestasi kritik publik atas hegemoni partai. Kini, masyarakat tak hanya berpangku tangan dan semerta-merta menerima keputusan parpol mengenai kandidat yang disodorkan. Publik juga memliki kekuatan untuk mengorbitkan calon lain yang dinilai pantas dan berkapasitas.

Voluntarisme atau Oportunisme?

Pada awal kemunculannya, kompensasi atau imbal jasa terbesar relawan adalah adanya kepuasan psikologis, terutama jika kerja dan dukungan politiknya bisa memenangkan figur yang didukung.

Akan tetapi, berkat adanya interaksi relawan dengan elit parpol, potensi terjadinya kontrak-kontrak politik akan terbuka lebar. 

Apalagi, dalam politik praktis, semua dukungan politik tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada makan siang yang gratis. Akan selalu ada harga yang harus dibayar.