Dugaan Pelanggaran HAM Warnai Aksi Demo Agustus 2025

Pada saat aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, tetapi juga mencuri perhatian dunia internasional. Peristiwa ini menjadi sorotan karena adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan aparat dalam menangani massa aksi. Korban jiwa, ratusan penangkapan, serta tindakan represif yang menyasar jurnalis dan pelajar semakin mempertegas betapa rapuhnya ruang demokrasi kita. Indonesia yang selama ini bangga dengan sebutan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia kini tengah diuji kredibilitasnya dalam menjaga hak-hak dasar warganya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi HAM telah menyerukan investigasi menyeluruh dan transparan terkait insiden tersebut. ASEAN, khususnya melalui Anggota Parlemen untuk Hak Asasi Manusia (APHR), juga mengecam penggunaan kekerasan aparat yang berlebihan. Kasus tragis tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang terlindas mobil taktis Brimob, menjadi simbol nyata kegagalan aparat dalam melindungi warga sipil. Reaksi keras dari dunia internasional seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia. Aparat keamanan semestinya menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi standar HAM internasional, bukan justru menggunakan kekerasan berlebihan. Sayangnya, pola yang muncul menunjukkan kecenderungan represi ketimbang dialog. Bahkan, anak-anak di bawah umur pun ikut menjadi korban penangkapan dan kekerasan, padahal jelas dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi ini tidak hanya menodai citra demokrasi Indonesia di mata global, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat dan negara. Jika dibiarkan, praktik impunitas dan pembatasan ruang demokrasi hanya akan menambah krisis legitimasi pemerintahan.

Sebagai mahasiswa, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Peran kita adalah menyuarakan kebenaran dengan cara intelektual, kritis, dan damai. Pertama, mendorong adanya penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM agar hasilnya objektif dan akuntabel. Kedua, mengawal isu ini melalui forum akademik, tulisan opini, dan diskusi kampus, sehingga publik tetap mendapatkan perspektif jernih tanpa terjebak narasi sepihak. Ketiga, mendesak pemerintah agar memperkuat regulasi dan pelatihan aparat keamanan berbasis HAM sehingga kesalahan serupa tidak terulang.

Solusi yang dapat ditawarkan saya sebagai seorang mahasiswa adalah menjadi agen kontrol sosial. Kita bisa aktif berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong transparansi penegakan hukum. Selain itu, kita sebagai mahasiswa dapat menginisiasi gerakan literasi digital yang menyebarkan informasi faktual tentang HAM, sehingga masyarakat tidak mudah termakan hoaks atau propaganda. Tidak kalah penting, mahasiswa juga perlu membangun jejaring internasional dengan organisasi mahasiswa di luar negeri untuk memperkuat solidaritas dan memastikan isu HAM di Indonesia tetap mendapat perhatian global.

Tragedi dalam aksi demonstrasi terakhir adalah cermin bahwa demokrasi kita masih rapuh. Namun, melalui kritik, rekomendasi, dan aksi nyata, mahasiswa bisa mengambil peran strategis untuk memastikan negara tidak abai terhadap HAM. Sebab, masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita, generasi muda yang berani bersuara untuk keadilan.