Kemudian, di Thailand, hanya media cetak yang tidak dalam kendali pemerintah. Jurnalis Thailand menikmati pers yang bebas, bahkan mereka menganggap lebih bebas daripada wartawan dari negara-negara lain.
Teori Pers di Thailand
Sejarah jurnalisme di Thailand terkait modernisasi berdampak pada perkembangan sosial, politik dan juga ekonomi di Thailand. Maka, jurnalisme memiliki peran kontributif dalam pembangunan.
Sejak 1940-an, istilah pembangunan makin sering digunakan dan dikaitkan dengan negara-negara berkembang.
Huntington dan Nelson (dalam Wongtheerathorn, 2018, h. 53) berpendapat bahwa istilah modernisasi digunakan untuk merujuk pada keseluruhan proses perubahan sosial, ekonomi, intelektual, politik, serta budaya yang berkaitan dengan perpindahan masyarakat dari kondisi yang relative buruk ke kondisi industri yang relatif makmur.
Dalam jurnalisme, model modernisasi melibatkan pendekatan pembangunan serta ide-ide demokrasi. Hal ini bisa jadi menggambarkan pers di Thailand telah memainkan peran dominan dalam kebebasan berkomentar.
Salah satu faktor penting dalam perkembangan kebebasan pers di Thailand ialah revisi undang-undang percetakan, terkhusus Pengumuman Revolusi No. 42 yang membatalkan kontrol pers.
Komunikasi dan perubahan sosial menekankan peran media massa dalam proses modernisasi.
Kebebasan berekspresi jurnalis dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan politik dapat memengaruhi kebebasan pers.
Berikut beberapa hasil dan tujuan perkembangan jurnalisme di Thailand:
- Sekolah jurnalistik didirikan dan jurnalistik masa depan telah diajarkan.
- Wartawan bebas dari kewajiban untuk kepentingan lain.
- Pers menempatkan opini di halaman opini.
- Terciptanya ombudsman di media sebagai advokat pembaca.
