Kemudian pada masa pemerintahan koalisi Seni Promoj, tanggung jawab jurnalisme dilampaui dengan nama kebebasan pers. Kemudian, pemerintahan koalisi baru di bawah pimpinan Kukrit Promoj menyebut dewan pers sebagai metode pengendali pers.
Saat kudeta 6 Oktober 1976, semua surat kabar dilarang militer. Kemudian di tahun 1991, Asosiasi Pers Thailand mengajukan petisi kepada pemerintah, akhirnya pers Thailand menjadi bebas seutuhnya.
Perjuangan Kemerdekaan Pers Pasca Krisis Berdarah 17-18 Mei 1992 Hingga Sekarang
Setelah pemberontakan pada Mei 1992, Thailand berusaha mengontrol media, terkhusus radio dan juga televisi. Hanya surat kabar yang tidak dikontrol negara, wartawan jadi memiliki banyak kebebasan untuk melapor, mengkritik, atau berkomentar.
Surat kabar memiliki kekuatan yang lebih besar pada masyarakat Thailand. Tetapi, di tengah krisis ekonomi Thailand sejak 1997, banyak surat kabar yang mengalami kesulitan dana, bahkan beberapa akhirnya harus tutup.
Tahun 1998, pengusaha dan politisi Thailand, Thaksin Shinawatra, mewakili kebijakan ekonomi, Kesehatan masyarakat, pendidikan, energi, obat-obatan, serta hubungan internal. Namun, pemerintah Thaksin sering dituduh hal-hal yang negatif.
Maret 2006, Thailand mundur selangkah dari kemenangan, melawan pidana pencemaran nama baik Ketika aktivis hak asasi manusia dinyatakan tidak bersalah dalam tuduhan pencemaran nama baik dari Thaksin.
Kasus ini berhubungan dengan Thai Post yang menerbitkan wawancara dengan aktivis saat menuduh Thaksin menggunakan posisinya untuk sebuah hal yang tidak adil kepada Shin Corp. Shin Corp akhirnya mencabut pencemaran nama baik perdata.
Di 19 September 2006, terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Angakatan Darat Thailand kepada pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Penguasa baru di bawah pimpinan Jenderal Sonthi Boonyratglin mengorganisir Dewan Reformasi Demokratik dengan alasan pengambilan kekuasaan dan memberikan komitmen untuk pemulihan demokrasi.
Tetapi, Dewan Reformasi Demokratik mengumumkan pembentukan pemerintahan dan berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional permanen dan juga memilih pensiunan jenderal Surayut Chulanont sebagai Perdana Menteri.
