Tanggul Laut Raksasa: Solusi atau Ancaman Baru?
"Pembangunan bukan sekadar meninggikan beton, melainkan meninggikan kesadaran kolektif atas arah bangsa."
Oleh Karnita
Pendahuluan
Apakah sebuah tanggul raksasa benar-benar mampu menahan gelombang perubahan, atau justru menciptakan gelombang masalah baru? Pertanyaan itu kembali mencuat setelah Kompas.com (28/8/2025) memberitakan proyek Tanggul Laut Pantura dengan anggaran fantastis Rp 1,28 kuadriliun. Pelantikan Kepala Badan Otorita oleh Presiden Prabowo menandai dimulainya megaproyek yang sudah dirancang sejak era Soeharto.
Proyek yang disebut "Giant Sea Wall" ini direncanakan membentang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik. Ia digadang-gadang sebagai jawaban atas banjir rob dan krisis pesisir yang semakin parah. Namun, berbagai kalangan mempertanyakan apakah biaya setinggi itu layak dibayar dengan potensi kerusakan lingkungan dan keterpinggiran masyarakat pesisir.
Penulis tertarik mengulas isu ini karena urgensinya menyentuh masa depan Jawa—pulau dengan konsentrasi penduduk dan ekonomi terbesar di Indonesia. Jika salah kelola, proyek ini bisa menjadi bumerang yang menggerus ekologi dan ruang hidup rakyat kecil. Artikel ini mencoba menimbang aspek kebijakan, lingkungan, hingga refleksi moral dari proyek ambisius tersebut.
1. Antara Ambisi Ekonomi dan Realitas Lingkungan
Proyek tanggul laut diproyeksikan sebagai simbol perlindungan ekonomi nasional. Dengan panjang ratusan kilometer, ia digadang dapat menyelamatkan kawasan industri dan pusat pemerintahan dari ancaman rob. Klaim ini tentu menggiurkan bagi investor dan elite politik.
Namun, di balik narasi megah itu, para ahli lingkungan menegaskan risiko kerusakan ekologis yang masif. Parid Ridwanuddin dari Auriga Nusantara menilai kebutuhan miliaran kubik pasir akan mengorbankan darat dan laut. Ekstraksi besar-besaran itu berpotensi merusak ekosistem, menghancurkan habitat, dan memperparah abrasi.
