Selain itu, partai juga memiliki kepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan partai, maka partai dapat membuat organisasi-organisasi massa dengan tingkatan yang berbeda-beda sehingga dapat menjaring keanggotaan dari setiap kalangan publik. Dengan adanya rekrutmen politik ini menjamin adanya kontinuitas dan kelestarian partai, dan juga menjaring serta melatih calon-calon pemimpin.
Selain fungsi rekrutmen, sebuah partai politik yang baik juga harus berfungsi sebagai sarana Pengatur Konflik (Conflict Management) dan mampu menunjukan pola komunikasi yang baik. Partai politik dituntut untuk mampu mengatur konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen karena perbedaan baik dari segi agama, suku, maupun status sosial ekonomi yang pasti berpotensi menimbulkan konflik. Dalam kondisi seperti ini partai politik diperlukan sebagai penghubung psikologis dan organisasional masyarakat yang mampu menjadi penengah yang memberikan pengertian di antara masyarakat.
Sehingga konflik bisa diredam atau setidaknya dampak-dampak buruknya dapat diminimalisir. Sedangkan secara horizontal, untuk mendapatkan legitimasi masyarakat, partai politik harus menjaga stabilitas partai Namun, sejak lama banyak konflik internal PPP yang terus bergulir, di antaranya: Konflik John Naro dan Fraksi NU di PPP (1979), Konflik dualisme Suryadharma Ali-Djan Faridz, dan Romahurmuziy (2014), hingga pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP (2022). Mampukah melakukan komunikasi politik yang intens dan produktif?
Terdapat 3 unsur penting dalam partai politik yang saling berkaitan sebagai sarana Komunikasi Politik, yaitu: penyaluran (channelment), komunikasi (communication), dan ekspresi (expression). Dalam analisis ini, komunikasi dilibatkan dalam proses ekspresif dan penyaluran namun komunikasi memiliki makna serta keterlibatan yang sangat universal sehingga proses ekspresif tidak sama dengan komunikasi namun ekspresif melibatkan komunikasi.
Partai kemudian dianggap sebagai "jaringan komunikasi” yang secara fungsional mengkhususkan diri dalam pengumpulan komunikasi politik untuk suatu pemerintahan.” Ekspresif diartikan sebagai bentuk pluralisme partai-partai dalam sistem kepartaian selagi penyaluran merupakan proses lanjutan dari ekspresi berupa konsolidasi atau persatuan partai-partai karena dalam sistem komunikasi ekspresif akan memungkinkan warga berkomunikasi dengan negara sehingga rakyat dan pemerintah saling terhubung dan menciptakan negara tetap terkendali.
Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya mencapai salah satu indikator demokrasi yang berkualitas yaitu vertical accountability (pertanggungjawaban partai politik kepada rakyat) dan horizontal accountability (pertanggungjawaban antar internal maupun eksternal partai politik). Terlahir, sebagai sarana Sosialisasi Politik, Partai politik memainkan peran penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai politik kepada masyarakat. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti media massa, ceramah, kursus kader, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra partai sebagai pejuang kepentingan umum (ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum).
Oleh karena itu, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya), mendidik anggota partai menjadi warga negara yang bertanggung jawab (sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional), dan di negara-negara yang baru merdeka, partai politik juga berperan dalam memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.
Sekiranya itulah fungsi-fungsi yang harus diperhatikan bukan hanya oleh PPP sebagai partai politik yang sudah lama berdiri dan sudah banyak mendapatkan tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di kancah perpolitikan Indonesia, namun juga hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi partai-partai cilik yang baru muncul dan berkembang sebagai entitas politik dalam pusaran demokrasi Indonesia.
Sistem kepartaian muncul untuk mengatasi masalah mendasar dalam demokrasi yaitu mendamaikan kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat. Pluralisme partai, yang mencakup berbagai sudut pandang dalam proses politik, dipandang sebagai cara untuk mencegah dominasi satu partai tunggal dan memastikan representasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Partai akan bekerja dengan baik apabila mampu menyeimbangkan kepentingan umum dan kepentingan partai.
