Makan Bergizi Gak ya

Salah satu program strategis nasional dari bapak Presiden Prabowo ditahun ajaran ini (2025) adalah Makan Bergizi Gratis untuk siswa/siswi sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga siswa/siswi SMA.

Sebuah program yang revolusioner dan diharapkan dapat menekan penurunan angka stunting anak-anak Indonesia kedepannya, dalam mekanisme penyaluran program tersebut dibentuklah Badan Gizi Nasional, yang dibantu oleh Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaannya, lalu melibatkan beberapa vendor atau pihak ketiga didalamnya.

Memakai dana APBN 2025 sebagai dasar pelaksanaan program tersebut, beberapa referensi yang didapat sekitar 70 triliun digelontorkan untuk merealisasikan Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025, dengan nilai maksimal per porsi sebesar Rp.15.000, Pemerintah daerah pun ikut membantu dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut melalui dinas pendidikan dan beberapa stakeholder perusahaan melalui dana CSR, semua dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program jangka panjang yang baik oleh pemerintah nasional dalam menekan penurunan angka stunting di Indonesia kedepannya.

Sebuah niat mulia dari seorang kepala negara berubah menjadi sebuah dilema lalu ironi ketika beberapa oknum guru merasa program tersebut menjadi jobdesk tambahan yang merepotkan, mereka tidak dibayar untuk itu (gumamnya), lalu mulai menggiring opini agar program tersebut dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru supaya lebih bermanfaat, tidak ada yang salah dalam hal itu, hanya saja ketika dilihat dari kacamata siswa atau orang tua yang terbantu dengan adanya program tersebut, setidaknya harus dilihat secara adil dan menyeluruh, sekolah merupakan rumah dari guru, dan wali murid merupakan orang tua siswa, rasanya tidak adil ketika program pemerintah menyasar kepada murid lalu seorang oknum guru berfikir demikian, sedangkan jika mengingat program pemerintah lainnya seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) mereka nikmati tanpa embel embel lain yang "katanya" merepotkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan, anggaran program tersebut kurang lebih 70 triliun, dibantu pula oleh Dinas Pendidikan Pemerintah daerah, vendor sudah ditunjuk, sekolah sudah terdata, lalu... Apa yang terjadi ketika program tersebut diputus oleh pihak sekolah setelah berjalan 1 bulan???

Mari kita berhitung, Bagi orang Pemerintahan semua itu bukan "mainan" baru, vendor menang, mereka tidak harus bekerja ekstra menyiapkan Makan Gizi Gratis setiap pagi untuk siswa/siswi lagi di bulan depan, sedangkan kontrak yang disepakati 12 bulan, 1 murid TK/PAUD Rp.15.000 x 5 hari sekolah, sudah diangka Rp.75.000, jika ada 30 murid maka seminggu sekitar Rp.2.250.000, jika satu bulan berjalan sekitar Rp.9.000.000, untuk 1 sekolah TK/PAUD saja.

Ironisnya adalah, beberapa orang tua murid tergiring opininya setelah melihat video yang tersebar melalui media sosial, bahkan mendukung aksi seorang oknum guru tersebut dengan membuat keputusan menghentikan program nasional, sebuah "Hak" dari Pemerintah yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak mereka, Rp.9.000.000 perbulan untuk program Makan Bergizi Gratis dan hanya berjalan 1 bulan, lalu kemana sisa 11 bulan lainnya, jelas...

 Rp.9.000.000 dikali 11 ??? Vendor senang dan menang lalu Program Pemerintah akan dituding gagal total dikemudian hari.

Wallahualam bishawab