Bila beneran saya dipenjara karena bendera One Piece, maka saya akan senang dan bangga sekali rasanya. Paling lama saya mendekam disana hanya hitungan hari, selebihnya biarkan tekanan masyarakat yang akan membebaskannya. Lalu tenar sebagai pahlawan bangsa. Enak jadinya gak perlu cape-cape personal branding lagi.
Bila saya dipenjara karena bendera one piece maka hal itu sangat janggal dan konyol. Mungkin sama konyolnya dengan kasus-kasus lain yang akhirnya harus di bebaskan karena tidak tahan dengan menanggung malu dari tekanan publik. Sebut saja seperti kasus Tom Lembong, dimana ia tidak mendapatkan keuntungan satu rupiahpun atas kebijakan yang dilakukannya. Atau seperti kasus seorang Nenek yang kedapatan mencuri 3 buah kakao seberat 3 kilogram dengan masa hukuman 1 tahun penjara. Memang si Nenek itu terbukti mencuri, tetapi terdengar konyol saja karena penegak hukum luput melihat dari sisi latar belakang nenek itu dan sebab dari motif pencurian itu.
Atau seperti kasus yang akan viral sebentar lagi tentang lima orang pemain judi online (judol) yang ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yang bikin kocak adalah kelima tersangka/pemain ini menang dengan memanfaatkan celah pada sistem judi online yaitu dengan menggunakan akun baru yang dianggap sering dikasih kemenangan oleh sistem judi online tersebut. Lalu kepolisian DIY menangkap pemain yang menang sesaat itu, bukannya menangkap bandarnya saja. Loh koq gitu, aneh kan.
Sering kali Demokrasi kita mencerminkan tata kelola administratif yang menghamba pada atasan, Asal Bos Senang (ABS). Di level birokrasi menengah ke bawah hanya mengikuti intruksi sesuai arahan atasan dan mengabaikan kompleksitas kehidupan sosial. Lalu siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan? Semua main aman karena "lempar batu sembunyi tangan". Ada badan kehormatan yang siap menjaga marwah institusi. Bila ketahuan tinggal klarifikasi, minta maaf, selesai perkara.
Menakar kualitas dialog antara aparatur negara dan rakyatnya melihat dari berkibarnya bendera one piece yang di katakan makar! Sungguh sadis sekali tuduhan itu. Makar adalah usaha memecah belah kesatuan dan persatuan suatu negara. Yang artinya pelaku pekibaran bendera One Piece selevel dengan terroris atau separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gila bukan!
Bendera bergambar tengkorak ini juga tidak ada hubungannya dengan pencemaran bendera Nasional Indonesia, merah-putih. Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah tak ada pasal yang melarang pemasangan bendera bajak laut One Piece. Boleh saja asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih.
Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia. "Pengibaran bendera itu tidak dilarang selama tidak lebih tinggi atau lebih besar dari bendera Merah Putih. Dalam banyak kasus, posisi bendera One Piece tetap berada di bawah Merah Putih," jelas Herdiansyah pada Minggu, 3 Agustus 2025.
Pada praktik di lapangan sudah ada tindakan represif dalam menanggapi kasus ini. Di beberapa lokasi sudah ada pengerahan aparatur Negara untuk mencopot bendera atau menghapus mural bertemakan bajak laut one piece ini, dan ada juga penggerebekan di tempat konveksi yang sedang memproduksi bendara one piece ini.
Jika tidak ada pelanggaran undang-undang dalam aksi tersebut, maka pihak aparatlah yang justru melakukan pelanggaran dengan bertindak sewenang-wenang. Tindakan mereka dinilai telah melanggar prinsip kebebasan berekspresi dan melakukan pembungkaman terhadap kritik.
Bila ditelisik pelaku pengibaran bendera one piece ini bukanlah siapa-siapa, hanya rakyat biasa dari kalangan menengah kebawah, murni memasang bendera tengkorak itu hanya iseng semata di musim bendera-benderaan seperti agustusan ini. Kita mempunyai keresahan yang sulit untuk diutarakan. Banyak sebabnya seperti: sulitnya mencari pekerjaan, pungli yang merajalela, pajak yang makin semena-mena, berbagai macam kebutuhan yang sulit terbeli, pantai yang di temboki, pulau yang dikeruk, dan anomali-anomali lainnya.
