Mohon tunggu...
Jujun Junaedi
Jujun Junaedi Mohon Tunggu... Penulis dan Pendidik dari Bandung 31324

Pendidik dan pemerhati lingkungan. Aktif mengedukasi di sekolah berwawasan lingkungan di Kota Bandung sejak 1997

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Sampai Kapan Anggaran Negara Dikuras Akibat Keracunan MBG yang Berulang?

10 Oktober 2025   21:32 Diperbarui: 10 Oktober 2025   21:32 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Petugas PMI mengevakuasi siswa korban keracunan MBG di SMP Negeri 3 Kota Banjar, Jabar, Rabu (1/10/2025). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi  via Kompas.com

Pertama, audit higiene massal dan sertifikasi ketat. Setiap SPPG atau dapur katering yang terlibat dalam MBG wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Anggaran harus dialokasikan untuk pelatihan juru masak secara berkala dan inspeksi mendadak, bukan untuk biaya rapat di hotel.

Kedua, sistem distribusi yang berorientasi waktu. Anggaran perlu dialihkan untuk memastikan logistik distribusi makanan (kotak makanan, kendaraan berpendingin) yang cepat, aman, dan tepat waktu. Konsep cook-and-serve harus lebih diutamakan, memangkas jeda antara memasak dan mengonsumsi yang menjadi biang kerok pertumbuhan bakteri.

Ketiga, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Daripada menggunakan katering raksasa dari kota yang jauh, alokasikan dana untuk memberdayakan ibu-ibu PKK atau usaha kecil menengah (UKM) lokal di sekitar sekolah. Mereka bisa memasak lebih dekat, menggunakan bahan lokal yang lebih segar, dan mengurangi risiko kontaminasi selama perjalanan.

Solusi ini tidak hanya mengatasi masalah keracunan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi lokal dan memastikan bahan pangan yang digunakan benar-benar segar. Ini adalah penggunaan anggaran yang cerdas dan multimanfaat.

Pemerintah pusat dan daerah harus menyadari bahwa keracunan MBG adalah alarm gizi yang berbunyi sangat keras. Alarm ini bukan meminta kita mematikan programnya, melainkan meminta kita mengganti baterai pengawasan dan meningkatkan kualitas komponen pelaksana.

Urgensi Pengawasan dan Tanggung Jawab Anggaran

Keracunan yang berulang adalah cermin lemahnya fungsi pengawasan yang didanai oleh anggaran negara. Pengawas harus turun setiap hari, bukan hanya setelah ada korban. 

Anggaran pengawasan harus bersifat preventif, bukan kuratif (mengobati). Aparat yang ditunjuk harus bekerja dan memastikan SOP dijalankan sebelum masalah muncul. 

Jika pengawas di tingkat daerah gagal, mereka harus dikenakan sanksi tegas, karena kegagalan mereka berdampak pada pemborosan anggaran negara untuk penanggulangan.

Masalah ini adalah ujian integritas anggaran dan komitmen gizi. Jangan biarkan anggaran negara yang besar dan niat baik program MBG menjadi korban permanen dari isu keracunan yang terus berulang dan bisa dicegah.

Kesimpulan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun