Kedua, muncul biaya investigasi dan laboratorium yang berulang. Setiap insiden butuh uji lab untuk memastikan penyebab keracunan. Sampel makanan, muntahan, dan air harus dikirim ke labkesda atau lembaga terkait. Proses ini mahal dan memakan waktu, apalagi jika dilakukan berulang di puluhan lokasi berbeda.
Ketiga, biaya rapat dan koordinasi yang masif. Setelah keracunan, para pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga Badan Gizi Nasional (BGN) pasti mengadakan rapat maraton. Rapat ini melibatkan perjalanan dinas, konsumsi, dan honorarium tim, yang semuanya menghabiskan anggaran.
Keempat, biaya penutupan dan pembinaan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketika sebuah dapur katering terbukti bermasalah, operasinya dihentikan sementara. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pembinaan ulang, pelatihan higienitas, dan audit mendadak.
Fokus anggaran menjadi bias. Dana yang seharusnya 90% dialokasikan untuk membeli bahan pangan bergizi ayam, telur, sayuran, buah kini harus terpotong untuk membiayai ribut-ribut dan perbaikan di hilir. Ini adalah pemborosan yang tidak substansial.
Padahal, solusi untuk 99% kasus keracunan MBG adalah sangat sederhana: pastikan juru masak bersih, bahan baku segar, masak mendekati waktu makan, dan distribusi tidak lebih dari dua jam setelah matang. Ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dasar, bukan proyek teknologi tinggi yang membutuhkan biaya besar.
Jika SOP dasar ini tidak bisa ditegakkan, maka anggaran negara akan selamanya terperangkap dalam lingkaran setan keracunan: alokasikan dana gizi terjadi keracunan kucurkan dana penyelamatan & rapat dana gizi terpotong alokasikan dana gizi lagi.
Inilah yang kita maksud dengan anggaran negara dikuras oleh isu keracunan yang sebenarnya adalah masalah disiplin dan pengawasan. Bukan masalah anggaran untuk gizinya, tetapi anggaran untuk mengatasi kegagalan SOP.
Memperbaiki Dapur, Bukan Membubarkan Program: Esensi Cerita MBG
Inti dari cerita MBG adalah upaya besar negara untuk mencetak generasi unggul melalui gizi. Program ini ibaratnya adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya baru akan terlihat puluhan tahun mendatang, dalam bentuk sumber daya manusia yang cerdas dan sehat.
Oleh karena itu, isu keracunan tidak boleh dijadikan alasan utama untuk menghentikan atau membubarkan program MBG. Itu sama saja dengan membuang bayi bersama air cuciannya. Niat baik dan manfaat gizi yang besar akan hilang hanya karena keteledoran teknis.
Fokusnya harus digeser. Daripada menghabiskan waktu dan uang untuk meratapi keracunan, lebih baik negara mengalokasikan anggaran untuk penguatan struktur pelaksana di lapangan.
