6. Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
Hambatan dalam Memerangi Ekonomi Bawah Tanah dan Penghindaran Pajak
Perjuangan melawan ekonomi bawah tanah dan penghindaran pajak di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang kompleks:
-
Opasitas Data dan Kesulitan Pengukuran: Sifat ekonomi bawah tanah yang secara inheren rahasia membuat pengumpulan data yang akurat, pengukuran, dan pengawasan komprehensif menjadi sangat menantang.
Perkembangan Teknologi yang Cepat: Peningkatan penggunaan platform digital, mata uang kripto, dan metode pembayaran daring oleh para pelaku ekonomi bawah tanah mempersulit pelacakan aliran keuangan dan identifikasi pelaku.
Kecanggihan Skema: Skema penghindaran pajak, khususnya yang digunakan oleh korporasi, menjadi semakin kompleks, seringkali melibatkan transaksi lintas batas yang rumit dan instrumen keuangan canggih yang dirancang untuk memanfaatkan celah hukum.
Penegakan Hukum yang Lemah dan Kesenjangan Regulasi: Meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai langkah anti-penghindaran, penegakan yang efektif dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kekurangan keahlian khusus, dan kemunculan celah baru yang terus-menerus.
Faktor Pendorong Sosial-Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial-ekonomi, beban pajak yang tinggi, kondisi ekonomi yang sulit, gaya hidup hedonisme, dan rendahnya literasi keuangan dapat mendorong individu dan bisnis untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi bawah tanah.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisis mendalam mengenai ekonomi bawah tanah di Indonesia, termasuk tantangan yang ditimbulkan oleh perjudian daring dan penghindaran pajak korporasi, rekomendasi kebijakan berikut diusulkan untuk memperkuat integritas fiskal dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan:
