HTI dan PKS adalah Setali Tiga Uang

Sejak awal berdirinya Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) yang semula Partai Keadilan (PK), saya sudah banyak mengetahui kalau Partai Politik ini membawa misi perjuangan Ikhwanul Muslimin yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh  Hasan Al Bana di Mesir untuk meneruskan misi perjuangan mazhab Wahabi yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia dan kemudian berkembang luas ke pelbagai negara yang memiliki hidden agenda revolusi tanpa melalui sistem Pemilu, yakni merubah secara total sistem Negara Demokrasi menjadi sistem Daulah Khilafah Islamiyah. Kehadiran PKS misi perjuangannya tidak ada beda dengan Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Konklusinya, PKS dan HTI adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.Jika saya ilustrasikan PKS sebagai mata kanan dan HTI sebagai mata kirinya.

Jika Negara dalam rezim SBY melakukan pembiaran selama sepuluh tahun terhadap berdiri dan berkembangnya HTI ke tengah masyarakat Indonesia(Mengenai SBY melakukan pembiaran selama 10 tahun telah diungkapkan oleh Jendral Polisi Tito Kariavan di depan Komisi III DPR 17 Juli 2017) , lantas dalam next time -nya, HTI dianggap sebagai ormas yang berbahaya yang mengancam keutuhan 4 Pilar Kebangsan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI). Sebagai studi kasus, Mesir sebagai negara Islam saja menolak gerakan dakwah model Ikhwanul Muslimin. Sejarah telah membuktikan betapa para aktivis Ikhwanull Muslimin berada dalam upaya penggulingan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan penculikan tokoh-tokoh Mesir, pengeboman, dan penggalangan massa untuk melawan pemerintah. Akibatnya, organisasi ini ditekan habis-habisan oleh pemerintah Mesir, bahkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dihukum mati.

Alasan krusial HTI sebagai ancaman 4 Pilar Kebangsaan karena cita-cita dari misi perjuangannya adalah mengadakan perubahan total tanpa melalui proses sistem Pemilu pada sistem azas bernegara dengan menggantikan sistem Daulah Khilafah Islamiyah, Makna dari perubahan total tanpa melalui proses Pemilu tiada lain HTI menolak konsep Negara Demokrasi.

Sikap keyakinan politik HTI yang anti Demokrasi dan pro Daulah Khilafah Islamiyah di tengah Negara kebangsan yang multikultural, maka oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara dianggap perlu untuk segera dilakukan opsi darurat berupa penerbitan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 untuk membubarkan dan sekaligus mencabut izin ormas HTI. 

Tapi memberangus HTI dengan membiarkan PKS. idealnya menurut  saya sama saja juga bohong. Ilustrasinya sama saja mengobati penyakit Demam Berdarah tapi membiarkan jentik-jentik nyamuk Aedes Ageptyterus bertelur. Bagaimana mungkin memberangus HTI tapi membiarkan PKS tetap ada? Ini sama saja, memberangus kemaksiatan prostitusi tapi membiarkan lokalisasi prostitusi tetap survive.

Insiden anti NKRI oleh PKS pada 2013 misalnya PKS menolak Pancasila sebagai Azas Tunggal (https://news.detik.com/berita/d-2211477/pks-bersikukuh-tolak-asas-tunggal-pancasila-di-ruu-ormas?), peristiwa yang belum lama ini yang terjadi di Tasikmalaya pada HUT PKS ada parade menginjak bendera negara Merah Putih (http://www.beraninews.com/2017/08/milad-pks-di-tasikmalaya-diisi-dengan.html) dan pemasangan bendera negara Merah-Putih yang sengaja dibalik menjadi putih-merah di depan kantor DPC PKS di Situbondo (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3586597/pemasangan-bendera-merah-putih-di-kantor-pks-situbondo-terbalik) telah membuktikan betapa kehadiran PKS adalah wujud ancaman kepada 4 Pilar Kebangsan dan negara wajib untuk menindaklanjuti segera.