"Sejarah menunjukkan, semakin berat tantangan yang kita hadapi, semakin penting bagi kita untuk berpegang pada prinsip hidup berdampingan secara damai, memperteguh keyakinan pada pentingnya kerja sama, dan mencapai hasil yang saling menguntungkan," ujar Xi.
"Oleh karena itu, saya menyetujui Inisiatif Tata Kelola Global untuk bekerja bersama seluruh negara dalam membangun sistem tata kelola yang lebih adil dan rasional, serta mendorong terwujudnya masa depan bersama bagi seluruh umat manusia."
"China tengah memosisikan dirinya sebagai pembela perdamaian sekaligus aktor utama dalam membentuk tatanan baru yang ditawarkannya," kata Dylan Loh, asisten profesor kebijakan publik dan urusan global di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, kepada CNA.
Jonathan Ping, lektor kepala di Bond University, mencermati ambisi yang terkandung dalam pernyataan Xi.
Abuza menambahkan, Tiongkok melihat perubahan kondisi global saat ini bisa menguntungkan mereka, khususnya ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump justru menafsirkan tatanan internasional.
Sejak kembali menjabat pada bulan Januari, Trump telah mengambil keputusan secara unilateral, di antaranya mengenakan tarif dagang besar-besaran baik pada sekutu maupun saingannya, serta menarik diri dari sejumlah perusahaan multilateral penting.
Di bawah Trump, AS kembali menarik diri dari Perjanjian Paris tentang iklim dan rencana keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekaligus menangguhkan sebagian bantuan besar luar negeri, termasuk program yang dijalankan melalui USAID.
Washington juga mengumumkan rencana penghentian pendanaan bagi keamanan Eropa, seperti Baltic Security Initiative --- langkah yang memicu kekhawatiran di antara negara-negara anggota NATO serta membuat banyak negara menganalisis konsistensi jangka panjang Amerika dalam memimpin kerja sama multilateral.
"Xi berusaha menyamakan kekacauan pasca-Perang Dunia II dengan situasi kacau saat ini, yang secara tersirat ia tuduhkan ke Amerika Serikat," kata Abuza.
Pemimpin Tiongkok itu menegaskan negaranya tetap berkomitmen pada jalur pembangunan damai.
Namun, Abuza menilai bahwa Beijing tidak mengejar hegemoni global, melainkan menginginkan tatanan di mana Washington hanyalah "salah satu kutub di antara banyak lainnya," karena beban kepemimpinan global dan menciptakan keuntungan bersama tidak mudah dilakukan oleh Tiongkok.
