Begitu pula dalam hal upaya optimasi pemanfataan sumberdaya alam yang kini dilakukannya. Semua 'investasi' itu berpeluang sia-sia ketika sosok lainnya yang terpilih memimpin Indonesia pada 2019-2024 nanti. Apalagi jika manusianya selalu sibuk dengan pencitraan, hobi memanipulasi fakta, dan cenderung menyederhanakan amanah sesuai dengan selera pribadinya.
Pertimbangan yang ketiga terkait kesempatannya mengimplementasikan keinginan untuk menggerakkan jajaran pembantu yang profesional dan independen. Pada periode kedua dan terakhir nanti, Joko Widodo berpeluang mengabaikan berbagai tekanan politik yang selama ini selalu memasungnya.
Dia pun tak perlu lagi terlalu menghiraukan 'kegaduhan' yang mungkin berkembang. Upaya pengejawantahan Revolusi Mental dan Nawacita yang sebelumnya terbengkalai, bagaimanapun memang akan mengundang kegaduhan. Sebab, revolusi merupakan perubahan yang berlangsung seketika dan selalu menyertakan korban.
+++
Masalahnya, siapakah parta-partai yang akan bersedia mencukupkan suara agar dapat mencalonkan Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2019-2024?
Kita maklum, 'mesin' partai PDIP dalam Pilkada serentak 2018 yang baru berlangsung kemarin, ternyata tak mampu bekerja dengan baik. Penampilan partai yang sempat diharapkan berbagai pihak mampu mengawal Reformasi 1998 tersebut, semakin jauh dari memuaskan.
Calon-calon Kepala Daerah yang diajukannya --- terutama pada propinsi-propinsi di Jawa yang meyumbang angka pemlih Nasional terbesar --- justru tak berhasil meraih suara dan kalah bersaing. Kecuali Jawa Tengah.
Rekam jejak partai yang selama ini cenderung menyodorkan calon yang sesuai 'selera Ketua Umum' tapi kurang menghiraukan aspirasi warga pemilih itu, sudah terlihat saat proses bertele-tele untuk mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
Juga saat mengusung Ahok menjadi calon Gubernur DKI 2017-2022. Begitu pula ketika menetapkan Djarot sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, Puti di Jawa Timur, maupun Anton di Jawa Barat kemarin. Hal-hal seperti itu berpeluang menimbulkan suasana tak nyaman bagi partai politik lain yang diajak mendampingi untuk mencukupkan kuota mereka, agar dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 nanti.
Kinerja mesin partai dalam Pilkada serentak 2018 tersebut, tentu saja mempersempit keleluasaan PDIP untuk mencalonkan sosok yang akan mendampingi Joko Widodo nanti.
Partai-partai lain yang diajak untuk melengkapi kuota suara yang dibutuhkan, kemungkinan besar lebih percaya diri mengajukan calonnya sendiri. Apalagi mereka yang berhasil menempatkan calon kepala daerah yang kemudian terpilih pada pilkada kemarin. Maka tarik-menarik akan berlangsung sengit, dan kemungkinan besar akan mewarnai negosiasi mereka dalam proses pencalonan Joko Widodo nanti.
