Keputusan PKS sebagaimana yang dikatakan oleh presiden PKS Sohibul Iman ini layak diacungi dua jempol. Sebuah keputusan yang juga patut dijadikan pembelajaran politik di masa yang datang.
PKS sebagai salah satu partai yang berada di koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung paslon Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, memang berniat untuk berada di luar pemerintahan sebagaimana yang telah dilakukannya pada masa pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 yang hampir berakhir ini.
Sebagai pendukung koalisi pendukung Prabowo, Â perjuangan PKS dalam kontestasi Pilpres 2019 bokeh dikatakan cukup besar pengaruhnya terhadap perolehan suara paslon Prabowo-Sandi, walaupun pada akhirnya tetap juga kalah pada hasil akhirnya.
Hastag gerakan #2019GantiPresiden yang digaungkan pada sekitar Maret 2018 hingga pelaksanaan Pilpres 2019 oleh Mardani Ali Sera selaku ketua DPP PKS cukup mempunyai andil dalam mendulang suara bagi paslon Prabowo-Sandi.
Kini di tengah munculnya wacana SBY (Demokrat) dan Prabowo (Gerindra) yang kendak merapat ke pemerintah, keputusan Sohibul Iman (PKS) yang mantap berada di luar pemerintahan dapat dipandang sebagai sebuah sikap yang elegant dalam berdemokrasi.
Yang kalah dalam Pilpres 2019 seharusnya fair dan berada di luar pemerintah dengan tetap menyuarakan kepentingan rakyat secara bertanggung jawab dan sesuai dengan perundang-undangan.
Salut untuk PKS yang sudah memutuskan berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dengan demikian setidaknya masih bisa memberi makna bahwa Pilpres itu masih ada gunanya untuk diadakan.
Soalnya percuma diadakan pilpres jika pada ujungnya nanti hanya berbagi  kue kekuasaan antara yang menang dan yang kalah dalam kontestasi itu.
