ASN dalam Pemilu; Ambiguitas dalam Perspektif Republik dari Plato

Dalam buku Republik mahakarya Plato yang ditulis dalam gaya dialog, Socrates, dalam satu sesi percakapan dengan Plato, Glaucon serta Adeimantus kakak laki-laki Plato, membahas tentang konstitusi sebuah sistem pemerintahan.

Dalam empat sistem pemerintahan dalam dialog ini,timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani, menjadi perbincangan sengit. Argumen dalam buku Republik dari  Plato, digambarkan secara lugas oleh Plato bagaimana secara alamiah pemerintahan yang timokrasi hancur dan menjadi oligarki. 

Oligarki pun ketika tidak mampu memberikan kepuasan masyarakat maka akan hancur dan menuntut sebuah sistem demokrasi yang lebih bebas dan berkeadilan. demokrasi lahir karena ada kemenangan masyarakat bawah dan menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan. 

Penggambaran demokrasi sebuah negara adalah penerapan hukum yang adil sangat menonjol. Tapi sistem demokrasi yang tidak bertanggung jawab akan melahirkan tirani disaat kebebasan justru dikedepankan.

Dalam sistem Demokrasi pun tak lepas dari pengelompokan. Kelompok pertama adalah kelompok penguasa, kaum cerdik pandai dan berkarakter pemimpin, kelompok yang kedua adalah kelompok pengusaha yang mempunyai sifat tertib dan mudah untuk diperas madunya. 

Kelompok yang ketiga terdiri dari mereka yang bekerja dengan tangan mereka sendiri; mereka bukan politisi, dan tidak memiliki banyak hal untuk dihidupi. Ketika berkumpul, adalah kelas terbesar dan paling kuat dalam demokrasi.

Dalam dialog mendalam mereka, kelompok ketiga ini tidak suka berkumpul kecuali diberi madu.

Demokrasi pun tak lekang dari potensi melahirkan pemimpin tiran. Berdalih sebagai problem solver dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan punya sifat sebagai pelindung masyarakat, sifat dasar manusia yang tetap akan mementingkan diri sendiri, apalagi ketika menjadi pemimpin maka tirani akan sulit untuk tidak terwujud. Menurut Plato pemimpin yang dipilih secara demokratis akan cenderung melahirkan pemimpin yang gagal

Peran aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: 

"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". 

Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;