Demokrasi dan Pancasila

Dewasa ini, baik demokrasi maupun Pancasila menjadi dua hal yang kerap diangkat sebagai isu dan topik pembicaraan oleh beragam forum yang membahas mengenai kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 

Fenomena ini terjadi tentunya tak lepas dari pertunjukkan yang akhir-akhir ini kerap dihelat oleh beberapa pihak dan seakan-akan betapa bangsa ini telah kehilangan jiwa demokrasi dan Pancasilanya. 

Frekuensi peristiwa-peristiwa yang demikian terus meningkat akhir-akhir ini, sebagai contoh misalkan saja peristiwa kekerasan dan tindak anarkis terhadap mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasinya di jalan oleh beberapa oknum aparat yang jelas-jelas memperlihatkan hilangnya sisi humanisme sebagai salah satu nilai yang diusung Pancasila dari bangsa di negeri ini. 

Tentunya, fenomena seperti ini cukup menyayat hati kemanusiaan karena dengan mudahnya dianggap sebagai hal yang sudah biasa terjadi di negeri ini oleh beberapa pihak. Padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwasanya negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi dengan Pancasila sebagai tatanan pelaksanaannya.

Berbicara mengenai demokrasi secara lebih mendalam, hampir semua negara sebenarnya saat ini sudah menganggap bahwa sistem politik yang satu ini merupakan salah satu alat ukur keabsahan dari politik itu sendiri. 

Basis dari tegaknya sistem politik ini adalah konsep bahwa setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah harus didasarkan pada keinginan dan kehendak rakyat. 

Dalam demokrasi, rakyat memiliki sebuah posisi yang penting karena pemegang kedaulatan tertinggi ialah rakyat itu sendiri. Negara yang menganut sistem ini sangat kontradiktif dengan negara otoriter yang cenderung menuntut rakyat untuk hanya menerima keputusan pemerintah secara cuma-cuma. 

Walaupun begitu, banyak negara otoriter yang mengaku sebagai negara demokrasi sehingga dalam kata lain ini menunjukkan betapa pentingnya peran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Hal tersebut tak begitu mengherankan karena, sistem politik demokrasi ini telah dijadikan sebagai alternatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di hampir sebagian besar negara yang ada di dunia dan bahkan telah menjelma menjadi sistem yang diagungkan dan didambakan oleh banyak masyarakat di dunia. 

Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia perlu memperhatikan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berjalan dalam dinamikanya. 

Kebebasan masyarakat haruslah sangat dihormati dalam lingkup negara demokrasi, namun tentunya kebebasan itu sendiri juga harus memiliki satu parameter penting yaitu bertanggung jawab.