[caption id="attachment_338848" align="aligncenter" width="638" caption="Doktor Yansen TP. menjabarkan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) secara detail dalam buku Revolusi dari Desa. Ia memberikan kewenangan penuh kepada rakyat, kepada warga di 109 desa yang ada di Malinau. Foto: koleksi pribadi."][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Dengan pengalaman 26 tahun lebih sebagai birokrat di pemerintahan, Doktor Yansen berkesimpulan: Kesalahan konsepsi pembangunan, menyebabkan banyak sekali tujuan pembangunan yang tidak tercapai.
Secara sangat mendasar, Doktor Yansen TP., M.Si, Bupati Malinau, Kalimantan Utara, menyatakan secara gamblang bahwa pemerintahan sejak kemerdekaan sampai saat ini, hanya sukses menjalankan dan menghidupkan birokrasi pemerintahan saja. Mereka silih berganti menjalankan strategi, yang sebenarnya sama saja. Ibarat sebuah barang dagangan, yang hanya berganti kemasan.
Kesimpulan serta pernyataan yang menohok. Mungkin juga menyakitkan. Semua itu ia paparkan secara komprehensif dalam bukunya Revolusi dari Desa. Buku 180 halaman tersebut, dengan editor Dodi Mawardi, diterbitkan tahun 2014 ini oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta.
Menggugat dengan Revolusi
Melihat realitas bangsa yang stagnant selama 69 tahun sejak kemerdekaan ini, Doktor Yansen sampai pada kesimpulan bahwa kalau negeri ini mau maju, ya harus dilakukan perubahan yang mendasar. Bukan sekadar tambal-sulam, bukan pula hanya poles sana-poles sini seperti pakai lipstik. Inilah substansi gugatannya.
Yang harus di-revolusi adalah konsepsi pembangunan top down. Selama ini, rumusan pembangunan berada di tangan elit pemerintahan. Dikuasai para birokrat. Rakyat hanya menjadi objek semata, nyaris tak pernah dilibatkan. Tiap kali menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), para elit pemerintahan ramai-ramai turun ke desa, menebarkan janji-janji untuk mendulang suara. Slogan demi rakyat, untuk rakyat hanya sekadar hiasan bibir, sebatas lipstik saja.
Doktor Yansen menggugat konsepsi pembangunan yang bertumpu di tangan elit pemerintahan. Sebagai Bupati Malinau, ia melakukan revolusi besar-besaran, yang belum pernah dilakukan Bupati di kabupaten lain. Ia memberikan kewenangan penuh kepada rakyat, kepada warga di 109 desa yang ada di Malinau.
Kongkritnya, Pemerintah Kabupaten Malinau melimpahkan 31 kewenangan kepada tiap kecamatan dan melimpahkan 33 kewenangan kepada tiap desa. Tiap Kepala Desa dipercaya untuk membuat perencanaan serta mengelola anggaran pembangunan desa senilai Rp 1,2 miliar. Inilah revolusi di Malinau, revolusi untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena rakyat yang paling paham, apa yang mereka butuhkan.
[caption id="attachment_338849" align="aligncenter" width="568" caption="Dengan memberdayakan desa, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa, maka secara keseluruhan akan mengerucut pada kemajuan Indonesia sebagai bangsa. Tugas Pemerintah, menjalankan dengan sungguh-sungguh kehendak rakyat. Foto: reproduksi"]
