Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Blogger

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Digital

Perda AIDS Prov Banten: Menanggulangi AIDS dengan Pasal-pasal Normatif

5 Mei 2011   00:31 Diperbarui: 26 Mei 2018   00:51 183 0 0
Perda AIDS Prov Banten: Menanggulangi AIDS dengan Pasal-pasal Normatif
Ilustrasi (Sumber: ontopmag.com)

Ketika banyak negara kelabakan menghadapi kenyataan berupa penemuan kasus HIV/AIDS yang terus bertambah, Indonesia justru menampik HIV/AIDS akan masuk ke Indonesia. Maka, ketika di banyak negara insiden infeksi HIV baru di kalangan dewasa mulai menunjukkan grafik yang mendatar di Indonesia justru kasus terus meroket. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara di Asia dengan percepatan kasus HIV, terutama melalui jarum suntik pada penyalahguna narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya), yang tinggi setelah Cina dan India.

Celakanya, tanggapan terhadap penyebaran HIV dilakukan dengan cara-cara yang tidak rasional. Salah satu di antaranya adalah menerbitkan peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS. Tapi, lagi-lagi upaya penanggulangan tidak berhasil karena perda-perda itu hanya mengedepankan norma, moral dan agama sebagai pijakan penanggulangan HIV/AIDS. Itulah yang terjadi pada rancangan peraturan daerah (Raperda) AIDS Prov Banten (Baca juga: Rancangan Perda AIDS Prov Banten Tidak Menukik ke Akar Masalah AIDS).

Dalam Perda Prov Banten No 6 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010, misalnya, pada bagian peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di pasal 29 ayat 1 huruf a disebutkan: “Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara meningkatkan iman dan taqwa serta pemahaman agama.”

Pasal ini normatif, karena:

(a) Tidak ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan iman dan taqwa.

(b) Apa takaran atau parameter yang dipakai untuk mengukur (tingkat) iman dan taqwa?

(c) Berapa ukuran iman dan taqwa yang bisa mencegah penularan HIV?

(d) Siapa yang berkompeten mengukur atau menakar iman dan taqwa seseorang?

Jika dibawa ke realitas sosial maka pasal 29 ayat 1 huruf a ini justru bisa mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan yang berbeda) terhadap orang-orang yang mengidap HIV (Odha-Orang dengan HIV/AIDS) karena ada anggapan Odha tertular HIV karena tidak beriman dan tidak bertaqwa.

Tentu ini menghujat, menghina dan melecehkan orang-orang yang tertular HIV di luar kemampuan mereka untuk mencegahnya, seperti istri yang ditulari suaminya, anak yang tertular dari ibunya, yang tertular dari transfusi darah, dll. Prov Banten sendiri dikabarkan masuk dalam tujuh daerah besar penyebaran HIV/AIDS (Baca juga: Menyoal Kerawanan Banten terhadap HIV/AIDS).

Di pasal 29 ayat 1 huruf b disebutkan: “Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara berperilaku hidup sehat.” Pasal ini pun tidak konkret karena tidak ada kaitan langsung antara ’perilaku hidup sehat’ dengan penularan HIV. Lagi pula, apa ukuran ’perilaku hidup sehat’ yang bisa mencegah seseorang tertular HIV?

Sedangkan di pasal 29 ayat 1 huruf c disebutkan: “Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga.” Ini pun normatif karena tidak ada kaitan langsung antara ’ketahanan keluarga’ dengan penularan HIV. Lagi pula tidak ada ukuran ’ketahanan keluarga’ yang konkret. Lagi-lagi pasal ini bisa menyudutkan Odha karena dianggap ketahanan keluarganya rendah sehingga tertular HIV.

Karena HIV/AIDS merupakan fakta medis, artinya bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran, maka pencegahan dan penanggulangannya pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang konkret. Tapi, karena sejak awal epidemi masalah HIV/AIDS di Indonesia dibawa ke ranah moral maka penanggulangannya pun dibumbui dengan norma, moral dan agama sehingga tidak konkret.

Salah satu langkah penanggulangan epidemi HIV yang ditawarkan dalam perda ini ada di pasal 6 ayat b: ”Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui menghindari seks bebas, setia pada pasangan yang sah dan menggunakan kondom bagi kelompok beresiko tinggi dalam setiap hubungan seks.”

Jika ’seks bebas’ di artikan sebagai zina yaitu hubungan seksual di luar nikah, seperti melacur, seks pranikah, ’jajan’, selingkuh, dll. maka pasal ini tidak akurat. Soalnya, tidak ada kaitan langsung antara ’seks bebas’ dengan penularan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual (bisa) terjadi di dalam dan di luar nikah (sifat hubungan seksual) jika salah satu dari pasangan itu mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali sanggama (kondisi hubungan seksual).

Fakta menunjukkan banyak kasus terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga. Ini membuktikan penularan HIV terjadi pada pasangan yang setia dan sah. Di Prov Banten sudah terdeteksi 10 ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS. Pasangan yang sering kawin-cerai juga setia, tapi mereka berisiko karena sebelum mereka setia masing-masing dari mereka juga pernah mempunyai pasangan lain yang juga dalam ikatan pernikahan yang sah.

Langkah lain yang ditawarkan perda ini dalam penanggulangan epidemi HIV ada di pasal 6 ayat d: ”Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui pencegahan resiko penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anak.” Celakanya, dalam perda ini tidak ada mekanisme yang sistematis untuk mendeteksi HIV pada ibu-ibu rumah tangga yang hamil. Di Malaysia ada survailans rutin terhadap perempuan hamil sehingga HIV/AIDS bisa terdeteksi.

Semangat moral menjadi ciri khas penanggulangan HIV dalam semua perda yang ada di Indonesia. Di pasal 20, misalnya, disebutkan: ”Setiap orang yang beresiko tinggi terjadi penularan IMS, HIV dan AIDS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.”

Ini merupakan penanggulangan di hilir. Artinya, penduduk dibiarkan dulu tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus baru ditangani. Sebelum orang-orang yang perilakunya berisiko memeriksakan diri mereka sudah menularkan IMS dan HIV atau dua-duanya kepada orang lain tanpa mereka sadari.

Selain itu tes HIV dengan reagent ELISA baru efektif bisa mendeteksi antibody HIV jika tertular HIV sudah lebih dari tiga bulan. Kalau tes HIV dilakukan pada masa jendela maka hasilnya bisa positif palsu (HIV tidak ada di dalam darah tapi hasil tes reaktif) atau negatif palsu (HIV sudah ada di dalam darah tapi hasil tes nonreaktif karena antibody HIV belum terbentuk).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2