Dilema Hukum dan Etika dalam Status Pendamping Desa

Ketidaksepahaman ini menimbulkan polemik. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan bahwa TPP tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dianggap bertentangan dengan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Dalam sistem hukum yang berlaku, aturan yang diberlakukan surut (retroaktif) sering kali dianggap tidak adil. Prinsip ini berlaku karena seseorang tidak bisa dihukum atas tindakan yang, pada saat dilakukan, belum diatur sebagai sebuah pelanggaran.

Dalam hal ini, banyak TPP yang sebelumnya mencalonkan diri dalam pemilu berdasarkan aturan yang berlaku saat itu. Dengan adanya surat pernyataan yang dikeluarkan belakangan, mereka kini dihadapkan pada ancaman pemecatan dan konsekuensi hukum lainnya.

Situasi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam terhadap kebijakan tersebut. Apakah status TPP memang setara dengan pegawai pemerintah yang dilarang mencalonkan diri dalam pemilu, ataukah mereka memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya?

Sebagai tenaga kontrak yang direkrut melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, TPP tidak memiliki ikatan kepegawaian seperti aparatur sipil negara (ASN). Seharusnya, mereka tetap memiliki kebebasan dalam hak politik, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan politik dari TPP dapat mempengaruhi independensi mereka dalam mendampingi desa. Jika mereka aktif dalam politik, ada potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas mereka di lapangan.

Pendamping desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan desa. Mereka mendampingi pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Netralitas mereka sangat dibutuhkan agar program berjalan objektif dan transparan.

Namun, membatasi hak politik TPP secara mutlak juga tidak bisa dianggap sebagai solusi terbaik. Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan memperjelas mekanisme cuti atau pengunduran diri sebelum mencalonkan diri dalam pemilu.

Sebagai perbandingan, dalam dunia akademik, banyak dosen yang memiliki kebebasan politik dan dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Mereka hanya diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terpilih sebagai pejabat publik. Pendekatan serupa bisa diterapkan bagi TPP.

Mekanisme cuti atau pengunduran diri yang lebih jelas dapat menghindari ketidakpastian hukum. Dengan demikian, TPP tetap bisa berpartisipasi dalam politik tanpa harus kehilangan pekerjaan mereka secara mendadak karena perubahan kebijakan yang mendadak.