Gambar di atas menunjukkan seorang warga Desa Batujangkih di Lombok Tengah yang sedang sakit terpaksa ditandu karena infrastruktur jalan tidak memadai untuk dilewati kendaraan. Kondisi jalan yang rusak parah menghambat akses ambulans, memaksa warga menggunakan alat seadanya membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat demi mendapatkan pertolongan medis yang dibutuhkan. Videonya dapat dilihat di Warga ditandu unuk pergi berobatÂ
Program pemeriksaan kesehatan gratis melalui aplikasi SatuSehat menjadi terobosan penting dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun, seperti yang terjadi di Desa Batujangkih, infrastruktur yang tidak memadai tetap menjadi hambatan utama. Tanpa akses transportasi yang layak, program ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh warga di daerah terpencil.
Kemudahan dalam mengunduh aplikasi, mengisi biodata, dan mendaftar memungkinkan warga memperoleh pemeriksaan gratis di puskesmas terdekat. Pemeriksaan ini mencakup deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan kesehatan indera, serta pemantauan kesehatan bayi baru lahir. Meski demikian, manfaat dari layanan ini akan optimal jika akses ke fasilitas kesehatan tidak terhambat oleh kondisi jalan yang buruk.
Di tengah kemajuan digitalisasi layanan kesehatan, masalah mendasar seperti akses transportasi dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Banyak warga kesulitan mencapai fasilitas kesehatan akibat jalan yang rusak, minimnya kendaraan umum, atau kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan kesehatan saja belum cukup tanpa didukung infrastruktur yang memadai.
Salah satu contoh nyata dari ketimpangan ini terjadi di Desa Batujangkih, Kabupaten Lombok Tengah. Sebuah video viral memperlihatkan warga yang harus menandu seorang pasien karena buruknya akses jalan. Kejadian ini bukan sekadar insiden sesaat, tetapi mencerminkan realitas yang masih dihadapi banyak desa di Indonesia, di mana keterbatasan infrastruktur menghambat akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Jalan desa yang rusak parah membuat kendaraan tidak dapat melintas, sehingga warga terpaksa menggunakan alat seadanya untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Kondisi ini membuktikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tenaga medis dan fasilitas, tetapi juga infrastruktur pendukungnya. Tanpa akses jalan yang memadai, layanan kesehatan menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Batujangkih, tetapi juga di banyak desa lainnya yang menghadapi hambatan serupa. Infrastruktur yang buruk memperpanjang waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan, yang berisiko tinggi bagi pasien dalam kondisi kritis. Dalam beberapa kasus, warga bahkan harus menandu pasien sejauh lebih dari satu kilometer sebelum menemukan kendaraan yang bisa membawa mereka ke pusat pelayanan medis.
Kepala Desa Batujangkih, Saurim, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung cukup lama. Jalan utama yang menghubungkan desa dengan fasilitas kesehatan dalam kondisi rusak berat, sehingga ambulans atau kendaraan pribadi sulit menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Permohonan peningkatan status jalan telah diajukan, tetapi belum ada kepastian kapan perbaikan akan dilakukan.
Buruknya infrastruktur ini menjadi dilema bagi masyarakat desa. Di satu sisi, mereka memiliki akses terhadap layanan kesehatan gratis, tetapi di sisi lain, sulitnya perjalanan ke fasilitas kesehatan membuat layanan tersebut tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Tanpa perbaikan infrastruktur, program kesehatan yang ditawarkan pemerintah hanya menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar permasalahan.
Ketimpangan akses layanan kesehatan ini juga berdampak pada efektivitas program deteksi dini penyakit. Salah satu tujuan utama pemeriksaan gratis adalah mengidentifikasi penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kanker sejak dini. Namun, jika akses ke puskesmas tetap sulit, warga cenderung hanya mencari bantuan medis ketika kondisi mereka sudah memburuk, bertentangan dengan prinsip kesehatan preventif yang ingin diterapkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 12,5 persen desa di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses jalan yang layak, terutama di daerah terpencil dan perbukitan. Disparitas ini semakin memperburuk kesenjangan layanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, upaya serius harus dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur desa agar layanan kesehatan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha memperbaiki infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, tetapi keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, yang memungkinkan alokasi dana lebih besar, memerlukan proses administrasi panjang. Akibatnya, banyak desa yang masih harus menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan akses jalan yang layak.
Dalam konteks pembangunan desa, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara sektor kesehatan dan infrastruktur. Perbaikan jalan desa harus menjadi bagian dari kebijakan kesehatan agar program layanan medis benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal demi menjamin akses kesehatan yang merata.
Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti telemedicine bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat di daerah terpencil. Melalui telemedicine, konsultasi medis dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Namun, solusi ini tetap membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, seperti akses listrik dan jaringan internet yang stabil, agar dapat berjalan dengan baik.
Kasus di Batujangkih hanyalah satu dari banyak potret ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia. Masih banyak desa lain yang menghadapi kendala serupa, menunggu perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah. Untuk itu, permasalahan ini harus dipandang sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar isu kesehatan semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan.
Sebagai solusi jangka pendek, program padat karya bisa diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan jalan desa. Selain mempercepat perbaikan infrastruktur, program ini juga dapat memberikan lapangan kerja bagi warga setempat. Sementara itu, alokasi dana desa perlu lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung akses layanan kesehatan.
Pada akhirnya, keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendaftar, tetapi juga dari sejauh mana layanan ini benar-benar menjangkau masyarakat. Jika masih ada warga yang harus ditandu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pemeriksaan medis, maka masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
Upaya perbaikan infrastruktur harus terus didorong agar layanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan langkah yang tepat, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan kesenjangan layanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan bisa dikurangi secara signifikan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
