Ironi Layanan Kesehatan Gratis di Tengah Sulitnya Akses di Pedesaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 12,5 persen desa di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses jalan yang layak, terutama di daerah terpencil dan perbukitan. Disparitas ini semakin memperburuk kesenjangan layanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, upaya serius harus dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur desa agar layanan kesehatan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha memperbaiki infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, tetapi keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, yang memungkinkan alokasi dana lebih besar, memerlukan proses administrasi panjang. Akibatnya, banyak desa yang masih harus menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan akses jalan yang layak.

Dalam konteks pembangunan desa, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara sektor kesehatan dan infrastruktur. Perbaikan jalan desa harus menjadi bagian dari kebijakan kesehatan agar program layanan medis benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal demi menjamin akses kesehatan yang merata.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti telemedicine bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat di daerah terpencil. Melalui telemedicine, konsultasi medis dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Namun, solusi ini tetap membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, seperti akses listrik dan jaringan internet yang stabil, agar dapat berjalan dengan baik.

Kasus di Batujangkih hanyalah satu dari banyak potret ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia. Masih banyak desa lain yang menghadapi kendala serupa, menunggu perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah. Untuk itu, permasalahan ini harus dipandang sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar isu kesehatan semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sebagai solusi jangka pendek, program padat karya bisa diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan jalan desa. Selain mempercepat perbaikan infrastruktur, program ini juga dapat memberikan lapangan kerja bagi warga setempat. Sementara itu, alokasi dana desa perlu lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung akses layanan kesehatan.

Pada akhirnya, keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendaftar, tetapi juga dari sejauh mana layanan ini benar-benar menjangkau masyarakat. Jika masih ada warga yang harus ditandu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pemeriksaan medis, maka masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya perbaikan infrastruktur harus terus didorong agar layanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan langkah yang tepat, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan kesenjangan layanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan bisa dikurangi secara signifikan.