Pemerintah Kabupaten Sampang seakan belum hadir secara maksimal dalam memberikan keberpihakan nyata kepada petani tembakau.
Kabupaten Sampang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Madura. Komoditas ini sudah lama menjadi tumpuan hidup ribuan petani dan turut menyumbang perekonomian daerah. Namun ironisnya, meskipun tembakau menjadi komoditas unggulan, kehidupan petani masih jauh dari kata sejahtera. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam melindungi dan menyejahterakan petani tembakau?
Permasalahan yang Dihadapi Petani Tembakau
Harga Tembakau yang Tidak Stabil
Petani sering dirugikan karena harga tembakau ditentukan oleh tengkulak atau pabrikan besar. Tidak adanya regulasi harga dasar menyebabkan petani sulit memperkirakan keuntungan. Bahkan, di musim panen raya, harga justru bisa jatuh drastis.Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Pasca-Panen
Banyak petani terpaksa menjual hasil panen dalam kondisi basah karena keterbatasan gudang pengering atau alat pengolah. Hal ini mengurangi kualitas tembakau dan membuat nilai jual semakin rendah.Kurangnya Perlindungan dan Kebijakan Berpihak
Dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Sampang belum optimal dimanfaatkan untuk program peningkatan kesejahteraan petani. Sebagian besar justru dialokasikan untuk kegiatan administratif atau sektor lain yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh petani.Ketergantungan pada Tengkulak
Minimnya akses pembiayaan permodalan membuat petani berutang pada tengkulak sebelum musim tanam. Akibatnya, harga jual tembakau praktis "dikendalikan" oleh pihak tengkulak, bukan petani.
Menurut imam syafiih " Pemerintah Kabupaten Sampang seakan belum hadir secara maksimal dalam memberikan keberpihakan nyata kepada petani tembakau. Selama ini, kebijakan yang diambil masih bersifat parsial, tidak menyentuh akar masalah, dan cenderung hanya sebatas seremonial. Padahal, kesejahteraan petani semestinya menjadi prioritas utama karena tembakau adalah komoditas strategis daerah."
Kritik utama yang perlu ditegaskan adalah kurangnya transparansi dan keberpihakan dalam pemanfaatan DBHCHT, serta lemahnya pengawasan terhadap tata niaga tembakau. Pemerintah kabupaten seharusnya menjadi penghubung antara petani dan pabrikan dengan regulasi yang adil, bukan membiarkan petani terjebak dalam permainan pasar.
Analisis: Mengapa Petani Belum Sejahtera?
