Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2017, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memfokuskan pada program percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dua kata ini (baca: pemerataan dan mutu pendidikan) yang tampaknya menjadi permasalahan utama dalam dunia pendidikan kita dari dulu hingga saat ini.
Data menunjukkan, 32 kabupaten di Indonesia berada di bawah 90 persen untuk angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar. Bahkan dari 32 kabupaten tersebut, 10 di antaranya masih di bawah 75 persen. Data keprihatinan ini masih ditambah adanya 300.000 anak sekolah dasar (SD) putus sekolah (drop out)setiap tahunnya. Kalau merujuk data Kemendikbud tahun 2015-2016, ternyata ada sekitar 946.013 siswa lulus SD yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan secara keseluruhan, data dari United Nations International Children's Emergency Fund(UNICEF) tahun 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan lanjutan (SMP). Sungguh angka-angka yang mencengangkan, mengingat bangsa ini telah merdeka 71 tahun.
Maknanya masih banyak anak usia SD yang belum tuntas menempuh pendidikan dasar 9 tahun. Padahal jika merunut sejarah, program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Program ini tentu saja bagian dari amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
Jika mencermati data di atas, ternyata itu baru di jenjang sekolah dasar, tentu akan semakin tinggi angka putus sekolah untuk jenjang menengahnya, baik level SMP maupun sekolah menengah atas (SMA). Padahal program wajib belajar 6 tahun, harusnya telah beres di tahun 1984, namun hingga sekarang masih menjadi momok.
Berbicara data berupa angka-angka, tentu berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ketercapaian. Namun belum tentu fokus pada soal mutu atau kualitas. Jika membahas mutu pendidikan di Indonesia, tentu bukan rahasia lagi, kalau kita masih kalah jauh tertinggal dengan negara-negara Eropa, bahkan di lingkup Asia Tenggara pun, Indonesia belum bisa bicara banyak.
Mungkin akan terlalu menyakitkan jika kita membandingkan dengan negara-negara lain soal mutu pendidikan Indonesia. Cukup kita fokus pada mutu pendidikan dari kacamata sistem pendidikan nasional. Soal mutu pendidikan, saya lebih senang mengerucut pada standar proses dan keluaran (standar kompetensi lulusan). Standar proses mencakup bagaimana kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada siswa didik dan orang tua. Dan ukurannya adalah penilaian kinerja sekolah atau akreditasi. Tentu harapannya dengan proses pembelajaran yang bermutu, akan menghasilkan mutu lulusan yang baik pula.
Maka, jika kita menyoroti dari standar proses, sungguh lebih memprihatinkan lagi, jika dibandingkan dengan menyoal jumlah partisipasi pendidikan. Tercatat di jenjang sekolah dasar, hanya 20.000 sekolah saja yang memiliki akreditasi A dari 148.000 sekolah.Sisanya, terdapat 77.000 terakreditasi B, 29.000 terakreditasi C, dan lainnya belum terakreditasi. Padahal, akreditasi yang dijalankan pemerintah hanyalah standar minimal dan cenderung formalitas dan administratif. Misalnya soal kualitas guru dalam mengajar di kelas, kadang hanya dilihat dari dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) saja. Padahal, jika diteliti isinya, akan mirip-mirip, karena memang hanya copy-paste.
Penyatuan SD dan SMP
Penulis sepakat dengan tema Hardiknas kali ini, untuk benar-benar fokus pada pemerataan akses dan perbaikan kualitas pendidikan. Dua persoalan besar ini yang harus dicari solusinya secara mendasar dan radikal, bukan hanya kamuflase atau di permukaan saja. Kita tahu, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah, termasuk tingginya angka drop out(DO). Faktor tersebut bisa meliputi tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat yang rendah, pemahaman sosial dan budaya, dan keterjangkauan sekolah secara geografis.
Namun kali ini, saya tidak terlalu tertarik untuk membahas faktor ekonomi yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, terutama dari jenjang SD ke SMP. Melainkan saya lebih suka menyoroti tentang sistem pendidikan kita yang memang belum berpihak dan sinkron terhadap program wajib belajar 9 tahun. Mau tahu buktinya?
Menurut saya, jika memang pemerintah ngotot untuk segera menuntaskan program ini, sistem penataan pendidikan dasar harus dikaji ulang, baik secara filosofis maupun kebijakan kelembagaan. Pendidikan dasar 9 tahun adalah mencakup jenjang SD (6 tahun) dan SMP (3 tahun). Jika seperti ini, mengapa tidak dibuat satu atap, artinya dikatakan lulus pendidikan dasar ketika menyelesaikan studi di jenjang SMP, bukan di SD. Sekarang yang terjadi, siswa harus lulus SD dahulu, barulah bisa masuk SMP. Jika memang namanya program wajib pendidikan dasar 9 tahun, mengapa tidak dijadikan satu satuan pendidikan atau lembaga, bernama Unit Pendidikan Dasar (UPD), yang terdiri dari kelas I sampai dengan kelas IX. Sehingga tidak ada lagi penyebutan SD dan SMP, melainkan hanya unit pendidikan dasar, yang terdiri dari 9 strata kelas.
