Papua Melengkapi Indonesia

Sejak tahun 2021 Pemerintah tengah mempersiapkan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai salah satu kawasan yang akan dioptimalisasi potensi perikanannya melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selain WPPNRI perairan Maluku, Biak Numfor direncanakan sebagai salah satu daerah Lumbung Ikan Nasional.

Pada Juni 2013 saya bersama rekan Chairul Razak, Hilman Metareum dan Anas Nasikin menghadiri undangan rekan kami Arnold Udam, putra asli Papua untuk berkunjung ke pulau Biak, Papua.

Penerbangan perdana saya ke Papua ini terasa lama apalagi melintasi Waktu Indonesia Bagian Tengah dan Waktu Indonesia Bagian Timur. Artinya start penerbangan dari Jakarta sudah selisih 2 jam lebih cepat.

Penerbangan langsung Jakarta - Biak membutuhkan waktu 4 jam 30 menit.
Jika biasa terbang dengan waktu tempuh hanya satu jam-an, tentu bisa membayangkan "kebosanan" dalam pesawat jika tidak bisa tidur.
Ini adalah pengalaman pertama saya terbang terjauh tanpa transit.

Begitu mendarat di Bandara Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor, perasaan lega bisa menginjakkan kaki setelah menempuh penerbangan yang cukup lama.

Pulau Biak terletak di Teluk Cendrawasih yang berhadapan dengan Samudra Pasifik. Memiliki luas 2.455 kilometer persegi (kurang lebih setengahnya Bali) terdiri dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sufiori (pemekaran dari Biak Numfor).

Kota Biak secara nasional cukup dikenal selain Merauke (lagu Dari Sabang sampai Merauke), Jayapura (Ibukota Papua), Sorong (kota terbesar setelah Jayapura), Manokwari (Ibukota Papua Barat) dan Timika (tambang terbesar PT Freeport).
Namun bagi dunia internasional Biak dikenal karena sebagai saksi sejarah dalam Perang Dunia II (Perang Asia Pasifik).

Tak cukup hanya memerangi Tiongkok sejak pasca Revolusi Meiji pada tahun 1868, Jepang seakan ingin melibatkan negara lain dalam perangnya sehingga memicu perang Dunia II dengan "mengusik" Amerika Serikat.
 
Perang Dunia II diawali dari pengerahan armada tempur dan pesawat pengebom Jepang yang meluluhlantakkan pangkalan militer Amerika Serikat secara tiba-tiba di Pearl Harbour, Hawai pada tanggal 7 Desember 1941 dengan kerusakan hebat alutsista korban jiwa ribuan orang di pihak Amerika Serikat. Keberhasilan inilah menjadikan Jepang menjadi jumawa untuk menguasai Asia.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda dibuat menyerah tanpa syarat kepada Jepang ditandai dengan persetujuan Kalijati di Subang, Jawa Barat yang menyerahkan hak atas tanah "jajahan Belanda" di Indonesia kepada Jepang.

Untuk mengambil simpati warga Indonesia yang mengalami penindasan penjajah Belanda, Jepang menyatakan kehadirannya tidak untuk menjajah namun bermaksud membebaskan rakyat Indonesia dari Belanda dengan propaganda Gerakan 3A (Jepang sebagai cahaya Asia, sebagai pelindung Asia, dan sebagai pemimpin Asia).

Indonesia secara langsung akhirnya dilibatkan oleh Jepang dalam Perang Dunia II.
Biak menjadi medan perang udara dan darat yang hebat dengan jatuhnya korban yang besar dipihak Amerika maupun Jepang.

Jepang dengan kekuatan 11.000 pasukan menjadikan Biak sebagai wilayah pertahanan menghadapi serangan balik Amerika Serikat pasca pengeboman Pearl Habour.
Pasukan Infantri Amerika Serikat dengan kekuatan 12.000 orang mendarat di Biak pada 27 Mei 1944.
Perang Pasifik ini berakhir dengan kekalahan Jepang pasca bom Hirosimha dan Nagasaki Agustus 1945.

Salah satu peninggalan Perang Dunia II di Biak adalah Bandara Frans Kaisiepo yang dulunya bernama Mokmer dan Goa Binsari /Goa Jepang, pertahanan Jepang dari serangan Amerika Serikat, dengan koleksi misil, bom, dan peluru yang telah berkarat.
Untuk mengenang korban kemudian dibangun Monumen Perang Dunia II yang terletak 7 km dari situs goa di Desa Paray, Biak Timur.

Masa Nusantara

Dalam Nagarakrtagama (Desa Warnnana) Wirama 14, Prthiwitala-49 karya Mpu Prapanca telah ditulis:

Ikang saka sanusa nusa makasar butun banggawi,
Kunir galiyau mwangi salaya sumba solot muar,
Muwah tikang-i wandhanambwanathawa maloko wwanim,
Ri serani timur makadiningangeka nusa tutur.

"Tersebut pula pulau-pulau seperti Makasar, Buton, Banggawi, Kunir, Galiyan, serta Selayar Sumba, Solot, Muar,
Lagi pula Wandan, Ambon atau Maluku, Wanin (Papua),
Seram, Timor dan pulau-pulai lainnya berdekatan"

Nama "Wanin" merujuk pada Semenanjung Onin daerah Fakfak saat ini.
Bahwa masa keemasan Majapahit meliputi bentangan Nusantara yang sangat luas.

Era Sukarno

"Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le desir d'entre ensemble diatas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogya, atau Sunda, atau Bugis, tapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian!....Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat diatas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian...." pidato Bung Karno 1 Juni 1945 saat melahirkan Pancasila.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia atas seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah Irian Barat (Papua), sementara Belanda klaim Papua masih wilayah kerajaanya.

Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat
Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.
Indonesia menolak permohonan Belanda untuk menyelesaikan masalah Papua ke Mahkamah Internasional.

Padac tanggal 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dgn ibukota Soasiu di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah.
27 Desember 1958, Presiden Sukarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang "nasionalisasi" semua perusahaan Belanda di Indonesia termasuk perusahaan tambang Belanda yang ada di Irian Barat (Papua).

Pada 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Tahun 1960, Freeport Sulphur tandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk dirikan tambang tembaga di Timika Desember 1960.

Karena Belanda masih ngotot tak mau kembalikan Irian Barat (Papua), maka Indonesia membeli persenjataan dari Uni Soviet untuk merebut Papua Barat dari tangan Belanda dengan jalan perang.

Atas saran dari Bureau of European Affairs di Washington, DC, Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Irian Barat (Papua) ke Indonesia.

Kemudian Indonesia mendekati India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy akhirnya takut kepada "Operasi Trikora" Sukarno dan mendukung penyerahan Irian Barat (Papua) dengan jalan damai karena iklim Perang Dingin (Nato vs Warsawa) dikawatirkan menyeret Uni Soviet dan sekutunya dalam konflik yang berpihak pada Indonesia.

Tahun 1961, Sekjen PBB U Thant minta Ellsworth Bunker, diplomat Amerika mengusulkan agar Belanda serahkan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia melalui PBB dalam tempo 2 tahun.

Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Sudarso gugur tenggelam bersama KRI Macan Tutul.
TNI AL kemudian siapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.

Sebelum pecah perang besar karena kekuatan gugus tempur laut Indonesia, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962.

Australia yang awalnya pro kemerdekaan Papua, akhirnya mendukung penggabungan Irian Barat (Papua) dengan Indonesia atas desakan Amerika Serikat melalui perundingan Indonesia (Soebandrio) dan Belanda (Jan Herman van Roijen& C.W.A. Schurmann) di Markas Besar PBB New York.

Pada tanggal 1 Mei 1963, badan PBB, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan Irian Barat (Papua) ke Indonesia.

Lalu pada tanggal 5 September 1963 Pemerintah Indonesia bubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua.

Diplomasi damai ini malah mengorbankan Presiden Amerika John F Kennedy yang akhirnya ditumbangkan dengan tragedi penembakan tanggal 22 Nopember 1963. John F Kennedy dikenal sebagai seorang yang lebih memilih jalan diplomasi dibanding perang termasuk menolak mengekspansi Vietnam.

Lalu John F Kennedy digantikan oleh wakilnya Lyndon B. Johnson sebagai Presiden Amerika Serikat. Johnsonlah kemudian memulai perang Vietnam dengan dalih memerangi pengaruh Komunisme.

Amerika Serikat di era kepemimpinan Johnson "disinyalir" mendukung kelahiran gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1965 pasca memediasi diserahkannya Irian Barat (Papua) oleh Belanda tanpa perang besar, Amerika Serikat yang merasa berjasa gagal merayu Sukarno untuk menanamkan modalnya melalui Freeport menambang di Irian Barat (Papua) karena butuh biaya perang Vietnam.
Kekesalan Amerika memuncak dengan menunggangi peristiwa 1965/Gestok. Dan akhirnya Sukarno harus tumbang.

Irian adalah nama yang diusulkan oleh seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo, yang berarti "Sinar yang menghalau kabut", diambil dari bahasa salah satu suku di Irian (Papua).

Era Orde Baru

Pada awal periode pemerintahan Orde Baru Soeharto mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Ini semakin menguatkan keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan Sukarno.
Lalu Freeport mengajukan permohonan agar diijinkan meneruskan proyek Ertsberg dan keluarlah Kontrak Karya Pertama Freeport.

Untuk meredam aksi Papua Merdeka, dengan standar gandanya, Amerika Serikat kembali memainkan peran, maka pada tahun 1969, diselenggarakan "Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)" disaksikan dua utusan PBB dan hasilnya masyarakat Irian Barat (Papua) memilih bergabung dengan Republik Indonesia.

Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga Kota Timika.
Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan kemudian membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang, jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Soeharto selanjutnya menamakan kota tersebut sebagai Tembagapura.

Pada tahun 1973 oleh Soeharto Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya.
Karena Freeport merasa sudah mendapat karpet merah dari Soeharto kemudian menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia yakni Ali Budiarjo.

Tahun1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg. Dengan ditemukannya cadangan material besar ini maka tahun 1991 Presiden Soeharto menerbitkan Kontrak Karya II dengan masa berlaku 30 tahun dengan periode produksi hingga tahun 2021. Dari kontrak karya sejak tahun 1967 itulah Amerika Serikat menguras kekayaan mineral Papua.

Era Reformasi

Pasca lengsernya Soeharto dan euforia kebebasan dengan lahirnya otonomi daerah (desentralisasi) memunculkan wacana pembentukan provinsi Papua Tengah tahun 1999 pada masa Presiden BJ Habibie.

Merasa telah melepas Timor Timur karena tekanan Amerika Serikat, Habibie merespon tuntutan agar Papua tidak memisahkan diri dari NKRI dengan memekarkan provinsi Irian Jaya menjadi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah melalui Keputusan Presiden No 327 Tahun 1999 yang diperkuat  UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Irian Jaya Tengah (Papua Tengah).

Pada masa pemerintahan Gus Dur pada tanggal 31 Desember 1999 Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.
Kemudian Gus Dur juga memberikan kebebasan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan memberikan kebebasan terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP).

Ironisnya, bagi sebagian kecil kelompok separatis (Organisasi Papua Merdeka), kebebasan yang diberikan Gus Dur itu dimaknai memberikan semangat baru perjuangan kemerdekaan Papua.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri hanya menyetujui terbentuknya provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) beribukota di Manokwari. Sementara Papua Tengah belum diloloskan sebagai daerah otonomi baru dan masih disatukan dalam Provinsi Papua yang beribukota di Jayapura.  

Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah dilanjutkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Gubernur, DPRD dan MRP Provinsi Papua. Selain itu juga telah disampaikan lewat Komisi II DPR RI. Namun diakhir masa tugas DPR RI periode 2009-2014 gagal mensahkan terbentuknya daerah otonomi baru Papua Tengah.

Papua dimata Pemuda

Pada Nopember 2014 secara mendadak saya ditugaskan untuk berangkat ke Jayapura oleh Ketum DPP KNPI, Taufan N Rotorasiko mendampingi tim yang sudah siap di Bandara Sukarno Hatta. Karena mendadak sayapun harus berbegas menuju bandara.

Ini menjadi penerbangan saya kedua setelah ke Biak. Saya memahami penugasan itu untuk "second opinion" agar Ketum mendapatkan informasi yang lebih obyektif terkait penetapan tuan rumah pelaksanaan Kongres Pemuda/KNPI XIV karena ada tarik menarik kepentingan yang menginginkan di Malang, Samarinda dan Aceh.

Singkatnya setelah survey akomodasi dan jaminan keamanan serta mengagendakan Ketum bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, saya, dkk bisa meyakinkan dengan argumentasi dalam forum konsultasi di Jakarta bahwa Jayapura, Papua akhirnya tetap diputuskan sebagai tuan rumah, walaupun tim survey sesungguhnya tidak satu suara bulat mendukung Papua.

Opini ini sebenarnya pernah saya tulis di media online namun ternyata tidak bisa diakses kembali. Karena setelah saya bongkar saya temukan di file ada baiknya saya sampaikan.

Dalam rangka pelaksanaan Kongres Pemuda/KNPI XIV yang akan dilaksanakan tanggal 24-28 Pebruari 2015 maka momentum ini penting dimaknai kembali oleh pemuda melihat Papua melengkapi NKRI. Rasanya tidak lengkap Indonesia tanpa Papua. Terlebih Papua menyimpan potensi sumber daya mineral yang sangat besar namun belum dioptimalkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat Papua khususnya.

Oleh karena itu pelaksanaan Kongres Pemuda di Papua bernilai strategis untuk merumuskan solusi komprehensif atas permasalahan di Papua sebagai solusi Pemuda Indonesia.

Rekomendasi

1) Mendorong Pemerintah Indonesia harus segera merealisasikan tambahan divestasi dari 10 persen menjadi 30 persen bahkan jika dimungkinkan lebih pada saham PT. Freeport Indonesia yang telah disepakati dalam memorandum of understanding antara PT. Freeport dan Pemerintah Indonesia tahun 2014

2) Mendorong Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham untuk merealisasikan dividen sebagai kewajiban PT Freeport Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun per tahun

3) Mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki bagian terkait hak royalti, pajak, atau bea keluar dari Kontrak Karya yang berakhir tahun 2021 dan tidak memperpanjang lagi sepanjang merugikan pemerintah Indonesia

4) Mendorong PT Freeport Indonesia yang berdekatan dengan sumber gas alam Tangguh mengandeng investor lain untuk membangun infrastruktur kawasan industri terpadu di Papua (bukan di Gresik/Jawa) untuk memproduksi LNG dan CNG sebagai sumber energi pembangkit listrik dalam memenuhi kebutuhan smelter (pengayakan galian tambang), industri semen, industri pengolahan hasil hutan, industri pengolahan hasil laut, dan pelabuhan internasional Sorong sebagai jalur tol laut.

5) Mendorong percepatan pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat Papua dengan mendukung pemekaran Papua menjadi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Timur

6) Mendukung program Pemerintah Indonesia untuk merevitalisasi bandara Biak (Frans Kaisiepo) menjadi bandara Internasional sebagai gerbang kawasan Pasifik dan Amerika sehingga target kunjungan wisatawan diatas 30 juta dapat tercapai yang pada gilirannya memberi nilai tambah devisa diluar sektor tambang

7) Mendorong agar Papua dijadikan pusat pelatihan Sepak Bola bertaraf internasional dengan target PSSI dalam 10 tahun kedepan dapat mewakili zone Asia lolos ke putaran Piala Dunia (World Cup).

8) Memberi ruang seluas-luasnya kepada putra asli Papua untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan Papua, bukan hanya melibatkan elit atas dasar kepentingan politik yang tidak berorientasi pemerataan kesejahteraan

9) Mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tidak melupakan 1 Mei sebagai peringatan kembalinya Papua ke pangkuan ibu pertiwi. "Jas Merah, Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah," Soekarno

Semoga Mutiara Hitam dari ufuk Timur bersinar terang memberi semangat menuju Indonesia Baru.

Untuk poin 1, 2, 3 telah direalisasikan dengan mengganti Kontrak Karya dengan IUPK dan divestasi 51% saham PT. Freeport menjadi milik Indonesia.

Untuk poin 4 saat ini Smelter dibangun di Gresik namun saya tetap berharap berikutnya dapat dibangun di Timika, Papua

Untuk poin 5 pemerintah telah membangun jalan Trans Papua, peningkatan kapasitas pelabuhan Sorong sebagai Tol Laut.
Untuk pemekaran wilayah walaupun masih moratorium, dengan kekhususan dan pengecualian saya tetap mendukung pemekaran provinsi Papua sebagai bentuk strategi pendekatan pembangunan dan prinsip desentralisasi walaupun hingga saat ini masih terjadi eskalasi kekerasan antara TNI/Polri dengan Kelompok Kekerasan Bersenjata.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Papua akan dimekarkan menjadi:

Provinsi Papua Barat Daya terdiri enam kabupaten atau kota yaitu Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong

Provinsi Papua Barat terbagi tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Pengunungan Arfak, Mankowari Barat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana.

Provinsi Papua Tengah terdiri enam kabupaten yaitu Paniyai, Degiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, dan Nabire.

Provinsi Pegunungan Tengah terdiri sembilan kabupaten yaitu Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Membramo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, dan Puncak.

Provinsi Papua Selatan terbagi menjadi lima kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi, Bovendigoel, dan Pegunungan Bintang.

Provinsi Papua Tabi Saireri akan terbagi menjadi sembilan kabupaten atau kota yakni Kota Jayapura, Jayapura, Keerom, Sarmi, Membramo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, serta Supiori.

Bahkan saya setuju selain Papua bagi daerah yang memang memungkinkan untuk dimekarkan sepanjang melalui kajian, cukup sumber daya alam dan sumber daya manusianya menjadi daerah otonom bukan untuk memaksakan mekar karena berorientasi kekuasaan. Namun jumlah keseluruhan provinsi tidak lebih dari 45 sesuai tahun lahirnya Republik Indonesia. 

Untuk poin 7 telah dibangun kawasan sport center, Stadion Papua Bangkit/Lukas Enembe sebagai venue utama penyelenggaraan PON XX tahun 2021. Dengan kualitas stadion yang memiliki dua lapangan bola dan lintasan atletik kelas 1 diharapkan melahirkan pemain bola kelas dunia.

Untuk poin 8 pemerintah melalui kebijakan afirmatifnya telah memberi ruang seluas-luasnya bagi putra asli Papua untuk menyenyam pendidikan dimanapun dalam rangka meningkatkan SDM, baik sekolah pemerintahan, TNI maupun Polri.