Sertifikasi PPK dan PPSPM Sebagai Langkah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Profesional

- BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi) - wajib sejak 2020

- PNT (PPK Negara Tersertifikasi) - wajib mulai 1 Januari 2026
- SNT (PPSPM Negara Tersertifikasi) - wajib mulai 1 Januari 2026

Mekanisme Sertifikasi

Selama masa peralihan, terdapat 10 mekanisme untuk memperoleh sertifikasi, antara lain: 

• Konversi sertifikat pelatihan PPK/PPSPM 
• Konversi sertifikat pengadaan barang/jasa
• Pengakuan sertifikat penyegaran (refreshment)
• Uji kompetensi terintegrasi dengan pelatihan

Setelah masa peralihan berakhir, semua calon PPK dan PPSPM harus mengikuti uji kompetensi penuh tanpa mekanisme konversi.

Persyaratan Peserta

Calon peserta sertifikasi harus memenuhi syarat:

• Berstatus ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri 
• Pendidikan minimal Diploma III atau setara
• Golongan minimal III/a atau setara 
• Menduduki atau akan menduduki jabatan PPK/PPSPM

Dampak Positif: Transformasi Pengelolaan Keuangan

Implementasi sertifikasi wajib ini membawa sejumlah dampak positif yang signifikan:

1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pejabat yang tersertifikasi memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai peraturan keuangan negara lainnya. Hal ini memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan pemahaman yang komprehensif dan akurat.