Mohon tunggu...
ibrahim ali
ibrahim ali Mohon Tunggu... Penulis Buku, Motivator dan Pemerhati Desa

Hobi membaca dan jogging

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Miskin Bukan Pilihan: Saat Negara Hadir di Desa

18 Juni 2025   09:50 Diperbarui: 18 Juni 2025   09:50 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Banyak desa kini mulai bertransformasi. Mereka membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), membangun embung, mendirikan koperasi, hingga memberdayakan perempuan lewat UMKM lokal. Negara mulai hadir walau belum sepenuhnya merata.

Desa Bangkit, Negara Hadir

Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Lewat pengelolaan sumber daya air yang baik dan inovasi BUMDesa, desa ini berhasil meraih omzet miliaran rupiah per tahun dari sektor wisata air. Kemiskinan turun drastis, pengangguran nyaris tak terdengar. Di Papua, Desa Nimbokrang mulai dikenal karena produksi kopi lokalnya yang mendunia, berkat pelatihan dan pendampingan dari Kementerian Desa.

Contoh-contoh ini membuktikan bahwa ketika negara hadir secara konkret bukan sekadar kunjungan seremonial kemiskinan bisa dilawan, martabat desa bisa ditegakkan. Negara bukan hanya hadir dalam bentuk regulasi, tapi juga dalam bentuk pendampingan, akses pasar, teknologi, dan pendidikan.

Desa sebagai Titik Revolusi Sosial

1. Presisi Data, Presisi Intervensi

Negara harus memulai dari hal yang paling mendasar: data yang valid dan terintegrasi. Program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah sering kali meleset karena tidak didukung data kemiskinan yang akurat. Solusi berbasis teknologi seperti Satu Data Desa harus diperkuat, agar bantuan benar-benar menyasar mereka yang berhak, bukan yang dekat dengan kekuasaan lokal.

2. Pendampingan Berbasis Kebutuhan Lokal

Setiap desa punya karakter, potensi, dan tantangan sendiri. Pendampingan dari pemerintah pusat maupun provinsi sebaiknya tidak menggunakan pendekatan seragam. Misalnya, desa di pegunungan membutuhkan akses logistik, sedangkan desa pesisir membutuhkan infrastruktur perikanan. Pendamping desa harus menjadi fasilitator, bukan sekadar pelapor proyek.

3. Literasi Ekonomi dan Digital

Kemiskinan juga terkait erat dengan literasi. Banyak warga desa tidak tahu bagaimana mengakses permodalan, mengelola keuangan, atau menggunakan teknologi digital. Negara harus hadir lewat program literasi ekonomi, pertanian cerdas, hingga pemasaran online. BUMDes bisa menjadi lokomotif digitalisasi ekonomi desa, asalkan didukung pelatihan dan insentif yang berkelanjutan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun