Balikpapan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, menghadiri undangan resmi Inspektorat Daerah Kalimantan Timur dalam kegiatan Rapat Koordinasi Integrasi Pencegahan Korupsi untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan pada tanggal 10 September 2025.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur dan dilanjutkan dengan arahan Pimpinan KPK mengenai strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi di daerah. Forum ini mempertemukan seluruh kepala daerah, pimpinan DPRD, FORKOPIMDA, pejabat keuangan, serta inspektorat se-Kalimantan Timur dalam satu komitmen besar memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
MCP sendiri merupakan instrumen pengawasan dan monitoring capaian program pencegahan korupsi yang mencakup delapan area intervensi, mulai dari perencanaan APBD, pengadaan barang/jasa, manajemen ASN, tata kelola BUMD, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran Kanwil Kemenham Kaltim dalam forum strategis ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya persoalan tata kelola pemerintahan, tetapi juga erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia. Praktik korupsi berimplikasi langsung pada terhambatnya akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, khususnya hak atas pelayanan publik yang adil, transparan, dan non-diskriminatif.
Komitmen bersama yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara KPK, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tetapi juga menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Kontributor: HamTim/pum
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
