Maka untuk mengalirkan dana mereka lagi ke dalam roda perekonomian, pemerintah telah memberikan insentif PPnBM dan PPN Properti dengan harapan, turunnya harga -- harga dari produk tersebut akan meningkatkan permintaan, sehingga industri pun dapat meningkatkan produktivitasnya kembali.Â
Namun, dibalik banyaknya manfaat dari kebijakan yang dibuat, masih banyak juga pihak-pihak yang menganggap kebijakan ini nantinya akan menimbulkan masalah lain ketika keadaan sudah kembali normal, selain itu ada juga ahli yang menganggap, jangka waktu dan segmen dari kebijakan yang dilakukan masih kurang tepat.
Maka dari itu, pemerintah juga perlu melakukan banyak kajian terhadap kebijakan ini dan segera melakukan publikasi terhadap hasil kajian agar tidak terjadi miskonsepsi antar berbagai pihak.
Rekomendasi
Memaksimalkan pengucuran dana yang diberikan, baik kepada produsen maupun konsumen, dengan selalu melakukan pengawasan yang intens agar bantuan yang diberikan dapat terealisasi dengan tepat sasaran, serta memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian.
Mengingat krisis lingkungan yang semakin menjadi, tidak kalah penting juga bagi pemerintah untuk mendorong industri agar menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, supaya apa yang sudah dihasilkan sekarang, tidak akan memberikan dampak buruk kepada mereka di masa depan nanti (sustainable).Â
Untuk industri properti, tidak ada salahnya bagi industri untuk menggaet pengembang profesional dari negara yang memang sudah berpengalaman atas konsep perumahan ramah lingkungan, seperti Jerman.Â
Lalu untuk industri otomotif, perlu juga untuk menekankan prinsip eco-driving yang dapat menghemat bahan bakar 10-15% yang berdampak pada penurunan beban pencemaran udara (Kemenperin, 2011). Ditambah lagi, perlu juga bagi pemerintah untuk terus mengkaji permasalahan subsidi BBM agar menjadi tepat sasaran dalam penggunaannya.
Keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan, terutama dari mereka para pelaku usaha properti dan otomotif, agar kebijakan yang diberikan pun dapat memberikan dampak yang optimal. Selain itu, transparansi akan data lagi-lagi memang sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Daftar PustakaÂ
Lubis, M. Syahran W., 20 Februari 2021. Blak-blakan Alasan Properti Harus Diprioritaskan Dapat  Stimulus. (Diakses 26 Maret 2021)