Negarawan Banyak Tercetak dari Sistem Proporsional Tertutup

Sistem Proporsional Tertutup Akan Banyak Memproduksi Negarawan Bukan  Hipokrit Bangsa. 

Siap menjadi negarawan bila mana sudah bersetubuh dengan ideologi negara. Bukan lagi petugas atau pesuruh partai  atau metafora oligarki .

Menjadi negarawan adalah memilih  kehidupan anomali zona nyaman. Negarawan disebutkan sebagai titah suci menjadi hamba keadilan ,martil kemanusiaan ,jihaders /pemberontak dalam pembelanya untuk Bangsa dan negara.

Wacana Sistem Proporsional Tertutup

Kali ini setuju dengan usulan dan pandangan PDIP sistem pemilu dikembalikan lagi ke sistem proporsional tertutup ,dengan catatan bahwa sistem proporsional tertutup pada akhirnya menjadi ekosistem demokrasi yang ideal melalui penguatan terbentuknya banyak Partai Ideologis .

Penguatan partai secara ideologis akan banyak mencetak negarawan ketimbang raja- raja kecil di parpol. Seorang negarawan tidak terbesit untuk mengejar kekuasaan, ia akan menjadi punggawa demokrasi sesungguhnya.

 PDIP satu -satunya parpol yang memilih berbeda dengan 8 partai parlemen lainnya .
Sedangkan Alasannya pertimbangan memilih sistem proporsional hanya mempertimbangkan faktor terjadinya money politis yang berimbas terjadinya liberalisasi politik tak terkendali.

Sistem Pemilu dan Negarawan

Hubungan sistem pemilu yang dipakai mempengaruhi suplai negarawan, di mana porsi substansi ikatan dan relevansinya dengan kenegarawanan?"

Mari kita cerna secara bijak atau memakai kaca mata dimensional, rasionalitas kita untuk membuka cakrawala  berpikir luas dan mendalam ,bagaimana proses politik sangat erat dengan proses awal lahirnya bibit -bibit negarawan .

Menurut kaidah ilmu politik, salah satu tujuan didirikan partai politik adalah mencetak kader dengan serangkaian proses internal partai dan interaksinya sehingga kader tersebut tercetak sebagai kader ideologis yang akan membawa pesan dan sekaligus bertindak sebagai aktor politik aktif.

Dan selanjutnya  menjalankan roda organisasi, mengorganisasikan dan manajemen konflik  (agregasi),memproses dan mengendalikan (artikulasi) dan juga melakukan evaluasi secara periodik. Kader yang sudah berpengalaman juga mempunyai tugas lanjutan yakni mengkader anak didik baru dalam paket proses kaderisasi internal partai yang berjenjang.

Parpol Ideologis

Dalam tugas yang luas dan mendalam, partai politik berkewajiban mencetak dan melahirkan negarawan. Proses yang dibutuhkan untuk mencetak satu negarawan dibutuhkan komitmen dan kepatuhan ideologis universal. Artinya kader yang akan diciptakan untuk negarawan sudah final sebagai kader dengan rating  integritas tinggi,komitmen  diri yang tangguh dan daya intelektual  mumpuni. Kecerdasannya sudah melampaui  teori dan praktek politik biasa.

Menempatkan dirinya sebagai bagian agen perubahan dan pemberdayaan yang kepatuhan tugas dan fungsinya bukan ke tua partai atau partai tetapi memiliki kedaulatan dan wewenang penuh untuk tunduk kepada supremasi hukum dan UUD negara.

Tugas negarawan bukan lagi pengurus atau pelayan partai tetapi sudah menjadi hamba negara, kepatuhan dan loyalitasnya sudah terkoneksi  dengan kelekatan ideologi bangsa dan negara.  Seorang politisi negarawan sudah berhasil bersetubuh dengan ideologi negara.

Bagaimana partai dapat memulai proses penjaringan,kaderisasi, monitoring dan evaluasi bagi siapa saja yang akan dijadikan negarawan ?

 Sudah siapkan partai dan elite partai sadar dan memahaminya bahwa partai politik bukan hanya sebagai mesin mencapai kekuasaan tetapi lebih dari itu partai politik adalah bagian inti software dan hardware-nya negara. Parpol adalah bagian stage holder yang dimiliki negara, menjadi bagian tak terpisahkan dari akar dan batang tubuh negara.

Lantas apa hubungan sistem pemilihan pemilu dengan pencetakan negarawan? Bagaimana proses berpikir dan alur perencanaan dan kebijakan serta implementasinya di partai politik?

Sangat erat  sekali sistem pemilu yang dipakai dengan proses melahirkan jabang bayi negarawan. Menjadi persetujuan mutlak jika parpol satu-satunya alat dan wadah berpolitik politik praktis atau berkelanjutan, Parpol menjadi legitimasi formal untuk menjadi stempel individu atau korporasi berperan di wilayah kedaulatan politik vertikal dan horisontal.

Partai dan Demokrasi

Secara umum, Pemilu diakui sebagai sarana paling demokratis dan kemanusiaan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan memperoleh legalisasi kedudukan politik yang diakui oleh negara dan rakyat. Sistem pemilu yang adil ,jujur dan berbobot kan menjadikan wilayah pengelolaan dan urusan implementasi kebijakan privat atau negara akan menampilkan wilayah keadilan proporsional yang mewadahi.

 Pemerintahan dan legislatif hasil pemilu yang obyektif dan maksimum akan  menjadikan penyebaran kedaulatan maksimal hak dan kewajibannya sebagai individu dan juga golongan terwadahi dan terikat dalam satu sistem.

Proses awal yang baku dalam demokrasi adalah ketersediaannya alat atau wadah menyalurkan atau mengakomodasikan wilayah kepentingan umum dan kepentingan diri. Partai politik harus ada dan menjadi pintu masuk partisipasi individu atau kelompok. Dengan demikian, kelembagaan politik harus siap menyediakan infrastruktur dan sistem baku untuk memberikan ruang dan jalan individu atau kelompok memenuhi target dan tujuannya.

Ketika berbicara kepentingan dan target dalam partai politik, tugas terberat bagi parpol adalah komitmennya mematuhi prinsip-prinsip holistik bagi terpenuhinya kewajiban inti untuk negara dan banga.Subtansi inilah yang menjadi medan pertaruhan bagi partai untuk sekedar menjalankan politik praktis atau memaksakan untuk tunduk dan mengambil peran politik kenegaraan.

Mandat Partai

Sistem proporsional tertutup memberikan legitimasi penuh bagi partai dan elitenya memilih dan menunjuk sekaligus memberikan mandat langsung individu untuk bekerja dan berkompetisi memenangkan pemilu. Partai mempunyai telunjuk penuh untuk memberikan komando satu arah dan menguasai penuh sistem komando tersebut. Partai  sekaligus memborong kedaulatan atas dirinya dan kekuasaannya untuk meraih yang menjadi  cita-citakan oleh entitas partai.

Mutlak, partai harus mempunyai platform ideologis jelas yang tidak bersinggungan dan berseberangan  dengan ideologi negara. Ruh partai menjadi bagian kecil ruh negara yang dititipkan di partai.

 Sepenuhnya ideologi tersebut mencerminkan tujuan dan maksud didirikannya dan dijalankannya sebuah kelembagaan partai. Sudah menjadi kepastian jika ideologi partai harus tunduk dan sepakat baik materi dan ruhnya terhadap ideologi negara.

Dengan demikian, sudah jelas jika partai harusnya mempunyai organ dan mekanisme jelas untuk meraih dan mencukupi kebutuhan ideologis induknya, bukan merongrong atau mencoba mengkudeta. Ideologi partai liberal adalah contoh kudeta politik yang sesungguhnya menjadi bagian amoral politik dan pelanggaran sesungguhnya partai terhadap bangsa dan rakyat.

Wahana kepartaian  ideologis menjadi landasan tercapainya visi dan misi bangsa secara menyeluruh dan menjadi bagian integral wilayah penyatuan dan kesatuan bangsa, menyeluruh dalam satu paket kebijakan strategis dan berkelanjutan.

Untuk mengisi organ kepartaian yang ideologis, partai harus bertindak dan berkewajiban melakukan rekrutmen ideologis  dan konsolidasi ideologis. Keutamaan asupan organ ideologis adalah penyediaan ribuan kader ideologis yang siap diindoktrinasi dan dihibahkan untuk kader bangsa dan negara mengisi  ketersediaan ratusan negarawan.

Gerbang Negarawan

Sistem pemilu proporsional tertutup menjadi solusi untuk disepakati dan dipakai sebagai pintu awal proses politik  berkelanjutan dalam pencapaian target  ideologis dan juga kader-kader negarawan.

Partai tidak lagi asal dan mencomot siapa saja yang akan menjadi anggota partai ataupun berkeinginan menjadi wakil rakyat (DPR).Rekrutmen kader menjadi bagian krusial sistem pengkaderan . Harus ketat dan komprehensif dengan kesesuaian dan batas -batas terukur  sehingga terkoneksi langsung kebutuhan biologi ideologi partai.

Tidak ada lagi proses instan dan titipan dalam setiap rekrutmen partai. Seseorang kader yang akan berkarier sebagai politisi  harus sabar menunggu dan sudah mendeklarasikan  dengan dirinya konsekuensi dan hak-hak serta kewajibannya sebagai kader ideologis. Seleksi dalam jenjang yang ketat, terarah dan terukur.

 Akan menjadi perbuatan tercela dan kotor bagi siapa saja yang memotong atau merusak sistem ideologis kepartaian. Selevel Ketua Umum atau elite partai pun harus tunduk dan bekerja untuk partai dan ideologinya. Semua sistem dan fungsi harus tunduk oleh ideologi partai.

Politisi Ideologis Adalah Negarawan

Dengan ketat penuh dan loyalitas, kader yang menjadi calon legislatif akan menjadi icon perjuangan kolektif untuk memenangkan supremasi ideologi, nilai-nilai dan juga hakikatnya sebuah ideologi termaktub. Kekuatan penuh dari bagian sel terkecil,akar,batang ranting bekerja untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan sesungguhnya dari kepercayaan ideologinya.

Yang lebih terpenting lagi, individu yang ditunjuk sebagai calon anggota dewan tidak serta mewakili identitas dan kepentingan  partai tetapi sudah menjadi keputusan final bahwa kader tersebut harus menjadi bagian dari aset negara dan bangsa. Inti dari segala inti demokrasi adalah kepatuhan dan loyalitas serta dedikasinya untuk negara dan bangsa. Harga mutlak dan tidak bisa ditawarkan ,harusnya politisi ideologis sesungguhnya negarawan.

Dengan loyalitas dan kepatuhan penuh pada ideologi negara, setiap politisi negarawan akan bangga akan tugas dan fungsinya sebagai individu terlahir di negaranya yang talah  telah nyata-nyata hadir sebagai pejuang ,martir untuk supremasi ideologis bangsanya.

Awas Negarawan Hipokrit  

Hanya politisi hipokrit  atau politisi kutu loncat akan memakai kedok menjadi politisi yang mempunyai sifat kenegaraannya untuk  menipu. Mereka adalah kader partai yang terseleksi dengan sistem pemilu tertutup dan  menjadi kafir atau murtad dari ideologinya.

 Mereka  sudah tidak malu atau setidaknya tidak jera melakukan tindakan pelanggaran atas jabatannya   di areal  keterwakilannya di parlemen atau jabatan publik.

Mereka politisi kutu loncat yang akan nekat dan berani melakukan pelanggaran ideologi, menjadi seorang koruptor kebijakan atau korupsi wewenang dan jabatan.

Akhirnya politisi kutu loncat  tersebut akan menjadi bahan  keterwakilan  dan olok -olah oleh sejarah dan akan dihinakan  oleh rakyat sebagai penjahat ideologi dan demokrasi.